Pemkab Mansel Catat Realisasi Keuangan Daerah 2025 Capai 90 Persen
Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp797,69 miliar dan terealisasi sebesar Rp681,67 miliar atau 85,45 persen dari total pagu anggaran.
RANSIKI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan melaporkan realisasi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 90 persen.
Capaian tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRK Manokwari Selatan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (20/7/2026).
Dalam sidang tersebut, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Mesak Inyomusi, mengatakan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai mekanisme penganggaran dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan hasil audit BPK, anggaran pendapatan daerah setelah pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp769,28 miliar, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp692,38 miliar atau sekitar 90 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp797,69 miliar dan terealisasi sebesar Rp681,67 miliar atau 85,45 persen dari total pagu anggaran.
Selain pendapatan dan belanja, pemerintah daerah juga memaparkan realisasi pada komponen pembiayaan daerah. Untuk penerimaan pembiayaan, realisasi tercatat sebesar minus Rp2,27 miliar atau 6,27 persen, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp8,09 miliar atau 91,85 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8,81 miliar.
Mesak menjelaskan, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2025 turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban keuangan, termasuk pembayaran pinjaman perbankan dan pelunasan utang belanja daerah yang telah menjadi beban pemerintah.
Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlangsungan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama penanganan kemiskinan serta peningkatan pelayanan dasar.
” Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita. Namun pemerintah daerah tetap berupaya menjaga disiplin pengelolaan keuangan sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujar Mesak.
Ia menegaskan, pengelolaan fiskal yang sehat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan efisiensi belanja, meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan juga berharap dukungan DPRK, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan daerah dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi.
” Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manokwari Selatan dapat terus diwujudkan,” tutupnya.(jp/fir).
