Filep Wamafma Desak Polda Papua Barat Transparan soal Kasus Yanto Idorway
Keluarga korban membutuhkan informasi yang jelas mengenai sejauh mana proses hukum telah berjalan, termasuk tindak lanjut aparat terhadap hasil pemeriksaan forensik.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., yang juga Wakil Ketua Pansus Papua, mendesak Polda Papua Barat bersikap transparan dalam penanganan kasus meninggalnya presenter TVRI Papua Barat, Suryanto Idorway alias Yanto Idorway.
Desakan tersebut terutama menyangkut kejelasan hasil otopsi serta perkembangan proses hukum atas perkara yang hingga kini masih menjadi perhatian serius keluarga korban.
Filep mengatakan, dirinya telah menerima laporan sekaligus aspirasi dari keluarga Yanto Idorway yang menginginkan adanya kepastian hukum dan keadilan atas kematian almarhum.
Menurutnya, keluarga korban membutuhkan informasi yang jelas mengenai sejauh mana proses hukum telah berjalan, termasuk tindak lanjut aparat terhadap hasil pemeriksaan forensik.
“Saya meminta Polda Papua Barat memberikan penjelasan secara transparan mengenai hasil otopsi dan perkembangan penanganan kasus Yanto Idorway. Keluarga berhak mengetahui proses hukum yang sedang berjalan dan memperoleh kepastian informasi yang jelas,” ujar Filep.
Ia mengungkapkan, keluarga bahkan berencana membawa persoalan tersebut ke Jakarta apabila penanganan perkara tidak memperoleh kejelasan dan penyelesaian yang memadai di daerah.
Filep menilai, keterbukaan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik, terlebih dalam perkara kematian yang telah mendapatkan perhatian luas masyarakat.
Menurutnya, apabila hasil otopsi menjadi salah satu bagian penting untuk mengungkap penyebab kematian Yanto Idorway, maka hasil tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional dan objektif serta disampaikan kepada pihak keluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya mendorong Polda Papua Barat segera menyelesaikan perkara ini secara profesional, objektif dan transparan. Proses hukum harus berjalan terang agar tidak menimbulkan keresahan, apalagi mendorong keluarga harus mencari keadilan ke Jakarta,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep menyatakan akan terus memperhatikan aspirasi keluarga korban, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas di daerah, maka jalur kelembagaan di tingkat pusat dapat menjadi salah satu ruang untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan.
“Jika persoalan ini belum dapat dituntaskan dengan baik di daerah, tentu ruang politik kelembagaan di Jakarta terbuka. DPD RI dan DPR RI memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil,” katanya.
Meski demikian, Filep mengingatkan agar proses penanganan perkara tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak dipengaruhi tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memastikan seluruh fakta terkait kematian Yanto Idorway dapat diungkap secara terang, setiap bukti ditindaklanjuti secara profesional, serta keluarga memperoleh kepastian dan keadilan hukum.
“Penegakan hukum harus mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi keluarga. Oleh karena itu, saya meminta Polda Papua Barat segera memberikan kepastian progres penanganan dalam kasus Yanto Idorway ini,” pungkas Filep.
Kasus meninggalnya Yanto Idorway sebelumnya telah menjadi perhatian keluarga dan publik. Keluarga terus mendorong agar seluruh proses pemeriksaan dan penyelidikan dilakukan secara transparan sehingga penyebab kematian almarhum dapat diketahui secara jelas dan perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.(jp/rls)
