Agustus 2026, BPS Catat Papua Barat Deflasi 1,19 Persen, Papua Barat Daya Inflasi 0,10 Persen
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) pada 1 September 2026 yang memotret perkembangan sejumlah indikator ekonomi strategis di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Rilis tersebut mencakup perkembangan inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), perdagangan luar negeri, pariwisata, hingga aktivitas transportasi udara sepanjang Agustus dan Juli 2026.
Kepala BPS Papua Barat, Ir. Merry, M.P menyebut, dari sisi harga, pergerakan ekonomi kedua provinsi menunjukkan kondisi yang berbeda. Papua Barat mengalami deflasi sebesar 1,19 persen secara month-to-month (m-to-m) pada Agustus 2026, sementara Papua Barat Daya justru mencatat inflasi sebesar 0,10 persen.
Di Papua Barat, deflasi terdalam terjadi di Manokwari yang juga tercatat sebesar 1,19 persen. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi dengan andil sebesar 0,97 persen.
Penurunan harga sejumlah komoditas pangan, antara lain ikan tuna, tomat, dan cabai rawit, turut memberikan pengaruh terhadap deflasi yang terjadi pada Agustus 2026.
Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Papua Barat masih mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 5,27 persen. Angka inflasi tahunan tersebut juga tercatat di Manokwari sebesar 5,27 persen.
Berbeda dengan Papua Barat, Papua Barat Daya pada Agustus 2026 mengalami inflasi m-to-m sebesar 0,10 persen. Kota Sorong mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,15 persen, sedangkan Sorong Selatan mengalami deflasi terdalam sebesar 0,34 persen.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau kembali menjadi faktor utama, dengan memberikan andil sebesar 0,13 persen terhadap inflasi m-to-m Papua Barat Daya.
Dari sektor pertanian, BPS mencatat adanya perubahan pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).
NTP Papua Barat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 101,55, atau turun 1,60 persen dibandingkan Juli 2026. Sementara itu, NTUP Papua Barat berada pada angka 107,14.
Dalam lingkup regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), posisi NTP Papua Barat berada di peringkat ke-10 dari 14 provinsi.
Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Papua Barat Daya. NTP provinsi tersebut meningkat 1,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 97,76, dengan NTUP mencapai 102,86.
Meski mengalami peningkatan, posisi NTP Papua Barat Daya berada di peringkat ke-12 dari 14 provinsi se-Sulampua.
Pada sektor perdagangan luar negeri, nilai ekspor kumulatif Papua Barat sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai US$1,449,18 juta.
Namun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 28,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar berasal dari sektor industri pengolahan.
Kendati ekspor mengalami kontraksi, neraca perdagangan barang Papua Barat masih mencatatkan surplus sebesar US$1.441,99 juta.
Untuk Papua Barat Daya, nilai ekspor kumulatif Januari-Juli 2026 tercatat sebesar US$8,90 juta, atau menurun 59,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Neraca perdagangan Papua Barat Daya masih berada dalam posisi surplus sebesar US$7,48 juta, meskipun nilai impor meningkat 100 persen menjadi US$1,42 juta.
Sementara itu, sektor pariwisata dan transportasi menunjukkan aktivitas yang relatif positif.
Pada Juli 2026, jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dengan tujuan Papua Barat mencapai 88.577 perjalanan, tumbuh 1,34 persen secara m-to-m.
Kabupaten Kaimana mencatat pertumbuhan perjalanan Wisnus tertinggi, yakni sebesar 40,64 persen.
Adapun Papua Barat Daya mencatat 145.680 perjalanan Wisnus, atau tumbuh 4,11 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Tambrauw sebesar 18,24 persen.
Dari sisi perhotelan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel gabungan di Papua Barat tercatat sebesar 32,45 persen, sedangkan Papua Barat Daya berada di angka 30,31 persen.
Aktivitas transportasi udara juga menunjukkan mobilitas yang cukup tinggi. Papua Barat mencatat 1.082 penerbangan dengan jumlah keberangkatan penumpang mencapai 46.477 orang.
Sementara Papua Barat Daya mencatat jumlah penerbangan lebih tinggi, yakni 1.366 penerbangan, dengan total keberangkatan penumpang mencapai 106.420 orang.
Data BPS tersebut menunjukkan bahwa meski tekanan harga di Papua Barat mengalami penurunan pada Agustus 2026, sejumlah indikator ekonomi lainnya masih menghadapi tantangan, khususnya dari sisi kinerja ekspor dan daya tukar petani.
Di sisi lain, aktivitas perjalanan masyarakat dan transportasi udara tetap menunjukkan pergerakan positif, yang menjadi salah satu indikator penting bagi geliat ekonomi dan mobilitas masyarakat di kedua provinsi di Tanah Papua tersebut. (jp/alb)
