Otto Parorongan Gantikan Agus Nurodi sebagai Kepala BPKAD Papua Barat

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat resmi beralih dari Agus Nurodi kepada Dr. Otto Parorongan. Serah terima jabatan berlangsung di Kantor BPKAD Papua Barat, Arfai, Manokwari, Rabu, (4/11/ 2026).

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Herman Sayori, serta jajaran pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan BPKAD.

Pergantian kepemimpinan ini berlangsung di tengah sejumlah pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan, terutama percepatan realisasi anggaran 2026 dan penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Agus Nurodi, yang kini mendapat penugasan baru di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat, mengaku bersyukur atas rotasi jabatan tersebut. Ia menyebut pergantian posisi sebagai kesempatan untuk memperoleh pengalaman baru setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada 1 Februari 2027, Agus akan genap mengabdi selama 35 tahun sebagai pegawai negeri sipil. Sebanyak 13 tahun di antaranya dihabiskan di lingkungan BPKAD, sejak Mei 2013 hingga akhir Oktober 2026.

“Saya sangat berterima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda atas rotasi jabatan ini. Kami sekeluarga bersyukur atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan,” kata Agus.

Selama memimpin BPKAD, Agus menilai keberhasilan lembaga tersebut tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh bidang. Ia menyoroti sejumlah pekerjaan yang menyita perhatian sepanjang 2026, mulai dari penyelesaian APBD induk, pergeseran anggaran, perubahan APBD, hingga persiapan anggaran 2027.

Bidang anggaran, misalnya, harus bekerja hampir tanpa jeda untuk menyelesaikan berbagai tahapan penganggaran, termasuk persoalan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Otonomi Khusus (Otsus) dan penyusunan RAPBD Otsus tambahan.

Sementara itu, bidang perbendaharaan telah menerapkan standar operasional prosedur baru melalui sistem daftar periksa pelayanan pencairan dana. Bidang akuntansi juga berhasil menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dan mendukung koordinasi dengan perangkat daerah serta Inspektorat hingga Papua Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di bidang aset, pekerjaan inventarisasi dan penataan aset daerah masih menjadi perhatian. Agus menyebut penyelesaian persoalan aset merupakan salah satu tugas penting yang harus dituntaskan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota berhasil menyelesaikan laporan Otsus tahap kedua 2026. Laporan tahap ketiga ditargetkan rampung pada November agar penyaluran dana Otsus dari pemerintah pusat tetap berjalan lancar.

Agus mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Menurut dia, lebih dari 60 persen dana APBD diarahkan untuk kemaslahatan orang asli Papua.

“Semua keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan loyalitas seluruh pegawai. Saya tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri tanpa dukungan teman-teman,” ujarnya.

Sementara itu, Otto Parorongan langsung dihadapkan pada dua pekerjaan mendesak setelah menerima jabatan tersebut. Pertama, mempercepat realisasi anggaran 2026 yang hingga awal November baru mencapai 52 persen dari total pagu anggaran Rp112 miliar.

Artinya, masih terdapat sekitar 48 persen anggaran yang harus direalisasikan dalam sisa waktu tahun berjalan. Otto meminta seluruh jajaran BPKAD bekerja lebih keras agar pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan sesuai target.

“Berarti satu setengah bulan ke depan, yang 48 persen harus bekerja keras untuk menyelesaikannya,” kata Otto.

Tugas kedua adalah mengawal pengesahan dan penetapan APBD Papua Barat 2027. Ia meminta koordinasi dengan Sekda, para asisten, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera dilakukan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember. Otto mengakui dirinya merupakan orang baru dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Namun, ia mengklaim memiliki pengalaman birokrasi dari sejumlah jabatan sebelumnya, termasuk pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan dan Penjabat Bupati.

Karena itu, ia meminta dukungan seluruh pejabat dan staf BPKAD untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang tersisa, sekaligus memastikan agenda pengesahan APBD 2027 berjalan sesuai jadwal.

“Saya mohon dukungan dari kita semua di BPKAD untuk menyukseskan program dan tugas-tugas yang ada, termasuk menyukseskan APBD 2027,” ujar Otto.(jp/ask).