Empat Jabatan Strategis Papua Barat Berganti, Ini Pesan Dominggus Mandacan
Penempatan aparatur pada posisi yang tepat menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Jumat, (30/10/2026). Pelantikan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari.
Empat pejabat yang dilantik adalah Otto Parorongan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Godlief Apono sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Agus Nurrodi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), serta M. Bachri Yasin sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Dominggus mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi. Keempat pejabat itu, kata dia, telah melalui tahapan uji kompetensi sebelum mendapat jabatan baru.
“Proses itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya menyesuaikan kompetensi pejabat dengan kebutuhan jabatan dan organisasi,” kata Dominggus dalam sambutannya.
Menurut dia, penempatan aparatur pada posisi yang tepat menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Rotasi dan mutasi, kata Dominggus, merupakan instrumen organisasi untuk penyegaran, pemerataan pengalaman, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak memandang penugasan baru sebagai bentuk kekurangan, melainkan kepercayaan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan pengabdian. Dominggus juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi.
“Rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam dinamika manajemen ASN. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus siap bekerja dan mengabdi kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.
Di hadapan para pejabat dan undangan, Dominggus menekankan bahwa tantangan pemerintahan di Papua Barat membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan administratif. Para kepala organisasi perangkat daerah dituntut mampu berpikir strategis, mengambil keputusan, membangun kolaborasi, serta menghasilkan inovasi.
Ia meminta empat pejabat tersebut segera melakukan konsolidasi internal, memetakan persoalan organisasi, mengevaluasi program yang sedang berjalan, dan menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kinerja masing-masing perangkat daerah.
“Kenali persoalan, tetapkan prioritas, bangun tim, dan hadirkan solusi menuju birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, dan melayani masyarakat dengan baik,” kata Dominggus.
Menurut dia, tantangan pembangunan Papua Barat mencakup persoalan geografis, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, pengelolaan keuangan dan aset daerah, hingga persoalan sosial dan ekonomi.
Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dominggus menegaskan visi Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri tidak boleh berhenti sebagai slogan. Visi tersebut, menurut dia, harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, program tepat sasaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji kompetensi. Proses tersebut diharapkan memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab yang diberikan,” ujar Dominggus.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Manokwari, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat.(jp/ask).
