Dinas KehutananHeadlineKab FakfakKab KaimanaKab Teluk BintuniPemprov PBProvinsi Papua Barat

2.300 Hektare Hutan Terbakar di Papua Barat, Fakfak Jadi Wilayah Terparah

Rehabilitasi akan dilakukan tahun depan dengan menanam tanaman endemik dan jenis vegetasi yang sesuai dengan karakteristik lokasi bekas kebakaran.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berencana merehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 2.300 hektare lebih yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Fakfak.

Rehabilitasi akan dilakukan tahun depan dengan menanam tanaman endemik dan jenis vegetasi yang sesuai dengan karakteristik lokasi bekas kebakaran.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Susanto mengatakan, berdasarkan data hingga Agustus, total luas lahan yang terbakar di Papua Barat mencapai sekitar 3.200 hektare. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, terutama di kawasan Bomberai.

“Yang paling banyak luasan terbakar itu 2,3 (2.300 hektare) lebih berada di Kabupaten Fakfak, di wilayah Bomberai,” kata Jimmy.

Menurut dia, sebagian besar kawasan yang terbakar di wilayah tersebut berada di areal penggunaan lain (APL). Pemerintah akan mengidentifikasi lokasi dan luasan kebakaran secara lebih terperinci sebelum menentukan jenis tanaman yang akan digunakan dalam rehabilitasi.

Jimmy mengatakan, pendataan akan melibatkan seluruh kepala unit pelaksana teknis (UPT), kepala cabang dinas (KCD), dan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Papua Barat. Pendataan itu akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun depan.

“Dalam rakornis ini saya meminta kepada seluruh kepala UPT, KCD, dan KPH untuk mendata luasan yang terbakar di masing-masing kabupaten. Tahun depan akan kami laksanakan kegiatan RHL di lokasi bekas kebakaran hutan ini dengan tanaman endemik sesuai dengan lokasi asal yang terbakar,” ujarnya.

Jenis tanaman yang akan ditanam, kata Jimmy, disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Di kawasan Bomberai, misalnya, pemerintah mempertimbangkan tanaman kayu putih dan pala sebagai bagian dari upaya pemulihan vegetasi.

Ia berharap rehabilitasi tersebut dapat memulihkan kawasan yang terdampak kebakaran sekaligus mengembalikan tutupan hutan yang hilang akibat karhutla.

Di sisi lain, Jimmy mengatakan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Papua Barat pada pertengahan Oktober tidak hanya berasal dari kebakaran lokal. Asap juga terbawa dari Papua Selatan, sementara sejumlah titik api masih ditemukan di beberapa daerah di Papua Barat.

Lokasi yang masih terpantau mengalami kebakaran antara lain Bomberai, Kaimana, Arguni, Teluk Bintuni, dan Aranday.

Menurut Jimmy, jumlah titik api cenderung menurun. Namun, kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah lokasi dan kiriman asap dari Papua Selatan menyebabkan kabut asap masih dirasakan di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menangani kondisi itu. Jimmy menjelaskan, setelah status penanganan dinaikkan dari siaga menjadi waspada, koordinasi penanggulangan berada di bawah BPBD.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, Dinas Kehutanan Papua Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Perusahaan diminta membantu penanganan kebakaran, baik di dalam maupun di sekitar wilayah konsesi masing-masing.

Jimmy menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem informasi terkait penanggulangan karhutla, sebagian besar pemegang PBPH di Papua Barat telah membantu pemerintah kabupaten dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

Dinas Kehutanan juga mengimbau para pemegang izin perkebunan untuk mengurangi pembukaan lahan. Kebijakan itu ditujukan untuk menekan luas pembukaan hutan dan meminimalkan risiko kebakaran.

Selain itu, pemerintah memperoleh bantuan sekitar Rp 2,9 miliar melalui dana RBC periode keempat dari Volunt untuk penanganan karhutla di Kabupaten Kaimana, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni.

Jimmy mengatakan, tim saat ini bergerak membantu BPBD di tingkat kabupaten dalam penanganan kebakaran di wilayah masing-masing.

Pemerintah berharap kombinasi penanganan kebakaran, pengendalian pembukaan lahan, dan rehabilitasi kawasan bekas terbakar dapat mengurangi dampak karhutla sekaligus memulihkan kembali tutupan hutan di Papua Barat.(jp/ask). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta