LLDIKTI XIV Apresiasi Lahirnya IHTP Papua , Buka Magister Hukum Pertama di Manokwari
Tidak hanya sebatas pergantian nama kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui pembukaan sejumlah program studi baru.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel Mofu, menyebut transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP Papua) sebagai tonggak penting dalam penguatan pendidikan tinggi di Papua Barat.
Menurutnya, STIH Manokwari merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), bersama Universitas Papua (UNIPA), yang telah berkontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia di Tanah Papua.
“Hari ini kita menyaksikan sejarah baru. STIH Manokwari resmi bertransformasi menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua dengan menghadirkan sejumlah program studi baru yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Suriel dalam sambutannya pada Rapat Senat Terbuka perubahan bentuk STIH Manokwari, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, perubahan status tersebut tidak hanya sebatas pergantian nama kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui pembukaan sejumlah program studi baru.
Salah satu program studi yang menjadi perhatian adalah Magister Hukum. Kehadiran program ini, kata Suriel, menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Manokwari karena untuk pertama kalinya memiliki program pendidikan jenjang magister di bidang hukum.
“Selama ini masyarakat hanya memiliki pilihan Program Studi Sarjana Hukum. Kini Manokwari sudah memiliki Program Studi Magister Hukum,” katanya.
Selain itu, IHTP Papua juga membuka Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Manajemen Rekayasa. Menurut Suriel, Program Studi Manajemen Rekayasa merupakan disiplin ilmu yang berorientasi pada teknologi pembangunan (development practice) yang akan mencetak tenaga profesional untuk mendukung pembangunan daerah.
“Mahasiswa akan dibekali berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menjadi tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pembangunan,” jelasnya.
Ia meyakini kehadiran ketiga program studi tersebut akan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus keluar daerah.
Pada kesempatan itu, Suriel juga memaparkan capaian pendidikan tinggi di Tanah Papua. Ia mengatakan seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kemendiktisaintek telah memiliki status akreditasi.
“Sebanyak 90 persen perguruan tinggi telah memperoleh akreditasi penuh, sedangkan sisanya merupakan perguruan tinggi baru yang masih berada pada tahap akreditasi awal sebagai syarat pendirian. Dengan demikian, seluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Tanah Papua telah memiliki legalitas dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” ungkapnya.
Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi kebanggaan bersama karena menunjukkan bahwa seluruh perguruan tinggi di Tanah Papua telah menyelenggarakan pendidikan tinggi secara sah dan sesuai ketentuan pemerintah.
Meski demikian, Suriel mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap lembaga yang mengatasnamakan perguruan tinggi tetapi belum memiliki izin operasional.
“Setiap perguruan tinggi yang masuk dan beroperasi di Tanah Papua wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Jangan sampai ada pihak yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa legalitas karena hal itu melanggar peraturan perundang-undangan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Suriel menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua yang baru dilantik. Ia menegaskan LLDIKTI Wilayah XIV akan terus mendampingi proses pengembangan institusi tersebut agar mampu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.
“Kami mengucapkan selamat kepada Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. LLDIKTI Wilayah XIV akan terus berkomitmen mengawal pengembangan institut ini, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta memastikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.(jp/ask).
