MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dinas PUPR Papua Barat menggelar seminar Laporan akhir Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Barat tahun 2024.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otsus Papua Barat, Drs.Syors Alberth Ortizan Marini M.Si, didampingi Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat Heribertus H Wirayawan, ST.,M.Sc, pada Kamis (5/12/2024) di Hotel Aston Niu Manokwari.
Marini mengatakan, sebagai Provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya yang luar biasa Papua Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Revisi RTRW ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan nasional seperti yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja serta menyelaraskan dengan Dinamika Pembangunan Daerah.
Menurut Ortizan Marini, dokumen RTRW tersebut bukan hanya dokumen teknis tetapi juga cerminan visi besar pemerintah untuk membangun Papua Barat yang lebih baik, menciptakan tata ruang yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya lokal, melestarikan keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sesuai amanat undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam menghadapi masalah Pembangunan seperti permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja salah satunya disebabkan adanya tumpang tindih pengaturan penataan ruang.
RTRW Papua Barat yang akan direvisi ini diharapkan tidak hanya harus mampu mengakomodasi perubahan batas administratif tetapi juga revisi RTRW Papua Barat yang mencakup berbagai hal strategis.
Pertama, penyempurnaan struktur ruang untuk mendukung integrasi kawasan perkotaan pedesaan dan wilayah adat
Kedua, arahan pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan potensi ekonomi sosial budaya dan lingkungan hidup
Ketiga, penguatan kawasan strategis provinsi termasuk pengelolaan wilayah konservasi seperti Teluk cendrawasih dan pegunungan arfak.
Keempat, sinkronisasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antara kabupaten
Kelima peningkatan pengakuan dan pengelolaan wilayah adat dengan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal.
“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak mulai dari penyusunan dokumen instansi teknis sehingga masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan revisi RT RW ini,”ucapnya.
Menurut ia, seminar ini merupakan salah satu tonggak penting untuk memastikan bahwa dokumen ini benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi RTRW dimaksud, sinergi antara pemerintah dunia usaha akademisi dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah di tetapkan.
“Dengan adanya dukungan resmi semua pihak saya optimis RTRW ini akan menjadi pijakan yang kokoh untuk mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi yang maju Mandiri dan berdaya saing,”ujarnya.
Dalam konteks ini tambah Marini, Pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan besar yaitu bagaimana Menyusun kebijakan tata ruang yang mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta mampu mengintegrasikan peran strategis Papua Barat Dalam konteks pembangunan nasional.
Tentu melalui Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan strategis demi penyempurnaan dokumen ini Mari kita jadikan RT RW ini sebagai pedoman yang kuat untuk pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan adil dan inklusif.
“Saya berharap semua yang hadir dalam seminar ini dapat mengikutinya dengan baik sehingga kemudian bisa menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan strategis,”harapnya.(jp/ask)
