Pertamina Ungkap Penyebab Kelangkaan LPG di Papua Barat
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kelangkaan gas LPG non subsidi di Papua Barat menjadi perhatian serius dalam pertemuan bersama Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, di Manokwari, Senin (25/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sales Branch Manager Pertamina area Papua Barat, Sofyan, menjelaskan bahwa kelangkaan LPG yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan kekosongan stok, melainkan kendala distribusi akibat perubahan jalur pengambilan pasokan LPG.
Menurutnya, sejak 14 Mei 2026 Pertamina sebenarnya telah menerima banyak kontainer LPG dan kondisi stok secara bertahap mulai tersedia di agen maupun toko-toko.
“Kami juga sudah mengadakan Focus Group Discussion bersama Pemprov, Pemda, aparat penegak hukum dan sejumlah pihak terkait untuk menjelaskan kondisi distribusi LPG di Papua Barat,” ujar Sofyan.
Ia menjelaskan, sebelumnya suplai LPG untuk Papua Barat diambil dari Surabaya. Namun kini Pertamina mengalihkan supply point ke Ambon agar distribusi lebih mandiri dan lebih dekat ke Papua Barat.
Meski demikian, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya jalur kapal reguler Manokwari–Ambon.
“Memang ada kapal, tetapi jadwalnya tidak pasti. Kadang muncul jadwal, tetapi berubah lagi karena keterbatasan muatan atau pertimbangan pihak pelayaran,” katanya.
Akibat kondisi tersebut, Pertamina mengambil langkah antisipasi dengan menyewa kapal jenis LCT untuk mengangkut tabung LPG dari Ambon menuju Manokwari.
Namun proses tersebut masih terkendala perizinan pengangkutan barang berbahaya atau IMDG yang harus mendapat persetujuan dari pusat sebelum diterbitkan KSOP Manokwari.
“Kami sementara menunggu izin dari Jakarta. Kalau surat sudah turun, kapal bisa langsung jalan dan distribusi LPG akan lebih cepat,” jelasnya.
Sofyan juga mengungkapkan adanya praktik penjualan ulang LPG oleh oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi kelangkaan sehingga harga melonjak hingga ratusan ribu rupiah per tabung.
Menurutnya, harga tinggi yang beredar di masyarakat bukan berasal dari distribusi resmi Pertamina, melainkan dari pengecer yang membeli kembali untuk dijual dengan harga lebih mahal.
Karena itu, agen resmi Pertamina kini membatasi pembelian agar distribusi lebih merata dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu.
Dalam kesempatan itu, Pertamina juga meminta dukungan pemerintah dan DPD RI untuk membantu mendorong pembukaan jalur pelayaran reguler Manokwari–Ambon.
“Kalau jalur reguler ini bisa terbuka, distribusi akan jauh lebih cepat karena jarak Ambon-Manokwari hanya sekitar empat hari perjalanan dibanding Surabaya yang bisa mencapai 10 hari,” ujarnya.
Pertamina berharap distribusi LPG ke sejumlah wilayah seperti Manokwari, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan hingga Teluk Wondama dapat kembali normal dalam waktu dekat setelah proses perizinan kapal selesai. (jp/ksn).
