Singgung Peran Otsus, Dr. Filep Wamafma Dorong Roadmap SDM Nakes yang Afirmatif di Tanah Papua
JAKARTA, JAGATPAPUA.com— Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong pemerintah membenahi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) sekaligus kesejahteraannya di tanah Papua. Menurutnya, penanganan persoalan nakes di Papua dapat dilihat dari aspek politik, hukum, kesehatan, budaya, geografis dan ekonomi.
“Kekurangan nakes di Papua adalah persoalan fundamental. Pembangunan fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan memastikan pemenuhan dokter, tenaga kesehatan lengkap, juga sejahtera dan aman dalam menjalankan tugas. Hal ini terutama soal nasib nakes dan kondisi faskes yang berada di daerah rawan konflik,” tegas Filep.
Sebagaimana diketahui, data perencanaan SDM Kementerian Kesehatan 2026 menunjukkan masih terdapat sekitar 3.971 kekurangan nakes untuk memenuhi standar fasilitas kesehatan di enam provinsi se-tanah Papua. Kekurangan terbesar terdapat di Papua Pegunungan 1.195, Papua Tengah 787, Papua 631, Papua Selatan 520, Papua Barat Daya 456 dan Papua Barat 382.
Menurut Filep, angka tersebut merupakan peringatan serius karena persoalan Papua bukan hanya kekurangan dokter, melainkan juga perawat, bidan, tenaga farmasi, gizi, tenaga laboratorium, sanitasi dan tenaga kesehatan pendukung.
“Puskesmas ataupun pustu harus dilengkapi dengan tim kesehatan yang memadai. Rumah sakit juga harus didukung dengan adanya dokter spesialis dan fasilitas pendukung yang lengkap,” ujarnya.
Peran Otsus dalam Jawab Persoalan Sektor Kesehatan
Lebih lanjut, Filep lantas menegaskan, secara politik dan hukum, Otonomi Khusus Papua dituntut menghasilkan menfaat nyata dalam pelayanan kesehatan. UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021 telah memberikan dasar afirmasi pembangunan Papua, termasuk sektor kesehatan. Selain itu, dana Otsus juga mengalokasikan paling sedikit 20 persen anggaran untuk kesehatan.
“Realisasi dana Otsus tidak cukup diwakili dengan data serapan anggaran. Namun melalui indikator dampak nyata seperti jumlah nakes bertambah, dokter spesialis tersedia, puskesmas lengkap, rekrutmen tenaga lokal Papua meningkat dan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak,” tegasnya.
Menurut Filep, kondisi geografis Papua seperti daerah pegunungan, kepulauan, jarak yang jauh dan keterisolasian membutuhkan kebijakan khusus. Ia menyebut, perhatian khusus dapat diberikan seperti insentif, rumah dinas, transportasi, keamanan, jaminan keluarga dan pengembangan karier nakes di daerah terpencil. Menurutnya, perlakuan nakes di daerah dengan tantangan tertentu tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan.
“Hal-hal khusus seperti aspek budaya juga harus diperhatikan. Tenaga kesehatan Orang Asli Papua perlu diperbanyak karena pemahaman terhadap bahasa, adat dan karakter masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan. Maka penting juga, kita harus membangun dokter dan tenaga kesehatan Papua untuk Papua. Anak-anak Papua harus diberikan akses afirmasi pendidikan sampai dokter spesialis dan setelah selesai pendidikan memiliki jalur yang jelas untuk kembali mengabdi,” katanya.
Papua Butuh Roadmap SDM Sektor Kesehatan yang Afirmatif
Filep mendorong Pemerintah Pusat bersama enam provinsi di Tanah Papua menyusun Roadmap SDM Kesehatan Papua 2026–2041 yang berbasis data dan kebutuhan setiap kabupaten/kota, puskesmas dan rumah sakit yang berjenjang dari kampung hingga provinsi.
Menurutnya, roadmap dapat menetapkan target jumlah dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, beasiswa anak Papua, penempatan, insentif, peningkatan kompetensi, serta target peningkatan tenaga kesehatan Orang Asli Papua.
“Kita hindari mengulang masalah yang sama. Pemerintah dapat monitoring dan evaluasi jumlah kebutuhan nakes, lokasi dan priritas kebutuhan, soal kebutuhan anggarannya dan jangka eaktu yang terukur berupa target yang harus dipenuhi,” ujar Filep.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar masalah kesehatan tidak berulang, misalnya keterlambatan pelayanan, kendala akses rujukan, tingginya biaya kesehatan, risiko kematian ibu dan bayi, serta semakin lebarnya kesenjangan pembangunan manusia.
“Kesehatan adalah fondasi pembangunan Papua. Kalau nakes tidak tersedia dan tidak sejahtera, maka Otsus gagal menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus hadir, besarnya anggaran harus sejalan kebijakan yang berdampak nyata hingga ke akar persoalan yakni menjamin nakes tersedia, terlindungi, sejahtera dan mampu melayani masyarakat sampai ke pelosok Tanah Papua,” pungkas Filep Wamafma.(jp/rls).
