Pemprov Papua Barat Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan, Ekonomi 2025 Tumbuh 6,46 Persen

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan sektor-sektor potensial sebagai strategi memperkuat kemandirian serta memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Lakotani saat membacakan sambutannya pada puncak Seminar Nasional Papuan Development Economic (Papedanomics) 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis (27/8/2026).

Ia menyebut hilirisasi menjadi langkah penting untuk mengubah keunggulan sumber daya daerah menjadi produk bernilai tambah, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah.

Lakotani menyoroti kinerja positif perekonomian Papua Barat sepanjang 2025. Ekonomi daerah tercatat tumbuh sebesar 6,46 persen secara cumulative to cumulative (CTC), meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang berada di level 4,94 persen.

Pertumbuhan tersebut juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen. Di sisi lain, stabilitas harga di Papua Barat tetap terjaga dengan tingkat inflasi sebesar 2,59 persen secara year on year (YoY).

Menurut Lakotani, capaian tersebut menunjukkan adanya momentum positif dalam perekonomian Papua Barat yang perlu dijaga sekaligus diarahkan agar menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan struktural berupa tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif.

Sekitar 53 persen struktur ekonomi Papua Barat masih ditopang oleh industri LNG Tangguh. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor padat modal yang kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung dinilai belum optimal.

Karena itu, pemerintah memandang hilirisasi sebagai salah satu jalan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pengolahan komoditas unggulan di dalam daerah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku ekonomi lokal.

“Salah satu langkah strategis yang perlu kita lakukan adalah mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengolahan komoditas unggulan daerah yang tidak hanya berhenti pada pengiriman bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti fenomena logistik yang menunjukkan masih terbatasnya ragam produk olahan asal Papua Barat yang dibawa keluar daerah ketika kapal-kapal kargo kembali.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi gambaran bahwa peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal masih terbuka luas. Komoditas daerah tidak semestinya hanya keluar dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu didorong menjadi produk olahan yang memiliki daya saing dan pasar lebih luas.

“Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih produktif, sehingga nilai tambah dari komoditas unggulan dapat lebih banyak dinikmati di daerah,”tegasnya.

Lakotani menilai upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri.

Karena itu, keterlibatan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi Universitas Papua (UNIPA), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta pemerintah kabupaten dan kota dinilai penting untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik Papua Barat.

Melalui Papedanomics 2026, pemerintah berharap lahir berbagai gagasan, terobosan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjawab tantangan ekonomi daerah, terutama dalam mendorong transformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Papua Barat sekaligus memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 persen tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat Papua Barat.

Puncak Papedanomics 2026 yang turut dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, tersebut sekaligus menjadi ruang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.(jp/alb).