MANOKWARI,JAGATPAPUA.com—Fraksi Golkar DPR Papua Barat menyampaikan pendapat akhirnya atas jawaban Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere MTP dalam Rapat Paripurna DPRP tentang Penetapan APBD Papua Barat t.a 2025, Selasa (17/12/2024) di Manokwari.
Peningkatan jalan Siboru Kabupaten Fakfak, hingga Bandara Udara Rendani, penataan kawasan Pasar Sanggeng yang terintegrasi langsung dengan Pasar ikan dan Penambahan anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Manokwari guna pembebasan lahan Pelebaran ruas jalan Esau Sesa diharapkan menjadi bagian dalam program Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Anggota DPR Papua Barat Amin Ngabalin mengatakan, setelah mendengar dan mencermati jawaban Gubernur atas pemandangan umum gabungan Fraksi-Fraksi PDRP Papua Barat Fraksi Partai Golkat Demokrat memberikan 10 poin catatan penting sebagai berikut:
Pertama, Fraksi Golkar Kembali mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat terutama kepada TAPD untuk secara cermat mengikuti siklus dan jadwal penganggaran Nasional terhadap penyusunan RKPD papua Barat pada tahun berikut sehingga tidka terjadi keterlambatan.
Kedua bahwa peningkatan Jalan Siboru Kabupaten Fakfak menuju Kampung Sipatnanam dan Kamandutetar berdada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga fraksi golkar berpendapat bahwa peningkatan jalan dimaksud sangat penting untuk menjadi Prioritas.
Ketiga, menanggapi jawaban Gubernur Papua Barat secara khusus Dinas ESDM Papua Barat kami menilai bahwa dinas tersebut sangat berkontribusi atas terhadap pendapatan dana Bagi hasil Migas oleh karena itu Fraksi Golkar berpendapat bahwa pemprov papua barat perlu menambahkan anggaran yang Simbang kepada dinas tersebut.
Keempat bahwa terkait Pembangunan Break Water (talut pemecah ombak) di Kampung Ugar Distrik Kokas dan Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana alam di waktu yang akan datang.
Kelima, terkait tambahan anggara MRPB Fraksi Golkar melihat perlu menjadi prioritas dalam rangka menunjang aktivitas dan program kerjanya.
Keenam, Pemprov perlu memperhatikan dermaga distrik Babo Kabupaten teluk Bintuni yang saat ini ambruk dan memprihatinkan.
Ketujuh, Pembangunan pagar LNG di tanah merah kabupaten teluk Bintuni untuk mempermudah proses pemindahan menajdi prioritas.
Kedelapan, terkait Bonus Atlit pon Aceh-Sumut tahun 2024 fraksi golkar berpandangan bahwa perlu menjadi perhatian.
Kesembilan, bahwa terkait penataan kawasan pasar sanggeng yang terintegrasi langsung dengan Pasar Ikan, peningkatan Bandara Rendani dan Ruas jalan Esau Sesa, fraksi Golkar memberikan apresiasi jawaban Gubernur Papua Barat.
Kesepuluh, ruas jalan provinsi yang menghubungkan antara kabupaten dan kampung khususnya di kabupaten Kaimana untuk mempermudah akses bagi masyarakat fraksi golkar memberikan penekanan khusus agar menjadi perhatian dan prioritas pemprov Papua Barat.
“Akhirnya Fraksi golkar menerima dan menyetujui raperda untuk ditetapkan menjadi perda tentang APBD tahun 2025,”tutupnya.(jp/ask).
