Pemprov Papua Barat Percepat Sertifikasi 2,2 Juta Benih Kakao, Pala dan Kelapa
Tujuh komoditas perkebunan akan memasuki tahapan sertifikasi secara bersamaan.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat proses sertifikasi benih tanaman perkebunan sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan benih unggul bagi petani. Sebanyak sekitar 2,2 juta batang benih kakao, pala dan kelapa ditargetkan rampung disertifikasi dan siap disalurkan mulai akhir 2026 hingga awal 2027.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHB) Provinsi Papua Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan di Manokwari, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas TPHB Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari.
Lodwik mengatakan, periode September hingga November 2026 menjadi waktu yang sangat krusial karena tujuh komoditas perkebunan akan memasuki tahapan sertifikasi secara bersamaan. Namun, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap tiga komoditas unggulan, yakni kakao, pala dan kelapa.
Ia merinci, sebanyak 2.100.000 batang benih kakao ditargetkan siap salur pada November 2026. Selain itu, terdapat 180.000 batang benih pala serta 10.100 batang benih kelapa tipe intermediate yang ditargetkan siap disalurkan pada awal 2027.
“Volume ini sangat besar dan tidak sebanding dengan jumlah PBT tanaman perkebunan yang tersedia di daerah. Kalau persepsi dan prosedur sertifikasi tidak disamakan dari awal, risiko penyaluran benih kepada petani bisa tertunda,” kata Lodwik.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, khususnya para Pengawas Benih Tanaman, agar proses sertifikasi dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai standar yang berlaku.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 30 peserta yang berasal dari tiga instansi teknis, yakni Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Dinas TPHB Provinsi Papua Barat, serta UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.
Lodwik menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan menyamakan pemahaman sekaligus standar kerja para PBT dalam melaksanakan sertifikasi benih, terutama untuk komoditas kakao, pala dan kelapa.
Dengan adanya kesamaan pemahaman dan prosedur, kata dia, proses sertifikasi di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan seragam sehingga tidak menjadi kendala dalam distribusi benih kepada petani.
“Saya minta peserta serius mengikuti setiap sesi dan mengajukan pertanyaan saat diskusi. Hasil pre-test dan post-test harus benar-benar mencerminkan penguasaan materi, bukan formalitas. Karena kompetensi ini akan langsung diuji di lapangan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Lodwik juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian yang telah menunjuk Papua Barat sebagai lokasi pelaksanaan pelatihan.
Apresiasi juga disampaikan kepada BBPPTP Ambon dan BBPPTP Surabaya yang turut hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
Ia memastikan Pemprov Papua Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi benih, mulai dari penyediaan tempat hingga koordinasi teknis di lapangan setelah pelatihan berakhir.
“Dengan percepatan sertifikasi ini, Pemprov berharap jutaan batang benih unggul bisa segera sampai kepada petani. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya hilirisasi dan peningkatan produktivitas perkebunan di Papua Barat,” pungkasnya.(jp/mar).
