Ekonomi Papua Barat Tumbuh 3,41 Persen, Senator Manaray Soroti Kualitas dan Pemerataan Ekonomi
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, pelaku UMKM, nelayan, petani, pemuda, dan masyarakat di kampung-kampung?.
JAKARTA, JAGATPAPUA.com – Perekonomian Provinsi Papua Barat pada Triwulan II 2026 tumbuh 3,41 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Meski mencatat pertumbuhan positif, capaian tersebut dinilai perlu dilihat lebih jauh, terutama dari sisi kualitas pertumbuhan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat atas dasar harga berlaku pada Triwulan II 2026 mencapai sekitar Rp21,11 triliun. Sementara berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Papua Barat tercatat sekitar Rp13,55 triliun.
Namun, secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q), perekonomian Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 0,12 persen dibandingkan Triwulan I 2026.
Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 10,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sekitar 19,57 persen.
Data tersebut menjadi perhatian Senator Papua Barat, Abdullah Manaray, S.T. Menurut anggota Komite II DPD RI tersebut, angka pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dibaca sebagai indikator makro, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan 3,41 persen tentu merupakan perkembangan positif. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, pelaku UMKM, nelayan, petani, pemuda, dan masyarakat di kampung-kampung,” ujar Manaray, Kamis (24/9/2026).
Senator yang dikenal dengan sapaan “Songkok Merah” itu juga menyoroti kontraksi ekonomi sebesar 0,12 persen secara q-to-q. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor yang mengalami perlambatan sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Kalau secara tahunan tumbuh 3,41 persen, tetapi secara kuartalan masih mengalami kontraksi, pemerintah perlu melakukan evaluasi. Kita harus melihat sumber pertumbuhan secara lebih mendalam sektor mana yang tumbuh, siapa yang menikmati nilai tambahnya, dan berapa besar dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat,” tegasnya.
Manaray menilai tantangan Papua Barat bukan semata-mata meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut memiliki kualitas dan memberikan efek berganda bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, potensi sumber daya alam Papua Barat yang besar harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai tambah di daerah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan investasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan secara agregat, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
“Papua Barat tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah atau tempat berlangsungnya proyek-proyek besar. Kita harus mendorong agar masyarakat lokal masuk dalam rantai ekonomi. Pengusaha asli Papua harus mendapatkan ruang, tenaga kerja lokal harus diprioritaskan, dan UMKM harus terhubung dengan proyek-proyek pemerintah maupun investasi swasta,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat keterkaitan antara investasi, belanja pemerintah, dan sektor ekonomi masyarakat. Penguatan UMKM, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta keterlibatan pengusaha asli Papua dinilai penting agar perputaran ekonomi tidak berhenti pada sektor-sektor tertentu.
Selain itu, Manaray mendorong pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif dengan memperhatikan indikator lain, seperti penyerapan tenaga kerja, tingkat pendapatan masyarakat, kemiskinan, ketimpangan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas ruang usaha bagi masyarakat lokal. Karena itu, angka PDRB harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.(jp/red).
