Dewan Minta Kajian Reguliasi Menuju ‘New Normal’ Tak Sulitkan Warga
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Regulasi menuju ‘New Normal’, yang tengah digodok Pemerintah, baik Kabupaten maupun Provinsi Papua Barat, diharapkan tidak menyulitkan masyarakat tetapi juga harus menyelamatkan Masyarakat.
“Regulasi yang sementara dikaji, sebelum pembobotan hingga ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan tidak menyulitkan masyarakat tetapi juga harus menyelamatkan masyarakat,” kata Wakil Ketua I DPRPB, Saleh Siknun melalui sambungan telephonnya kepada jagatpapua.com Sabtu ( 20/6/2020 ).
Menurutnya, yang dimaksudkan tidak menyulitkan masyarakat yakni proses pengurusan admistrasi dan berbagai hal lainnya mengenai ‘New Normal’.
“Apalagi untuk bidang pendidikan, saat ini telah diaktifkan kembali, namun yang harus dipikirkan bagaiman proses belajar mengajar di Era normal baru ini aman nyaman tapi menyelamatkan,” ujarnya
Signun mencontohkan, ketika pemerintah memberlakukan sistem belajar mengajar secara online atau menggunakan jaringan internet, apakah semua siswa tersebut mampu, dengan latar belakang ekonomi orang tua yang terbatas.
“Hal-hal ini harus dipesiapkan secara baik dalam regulasi, semua orang tua siswa kemampuan untuk menyiapkan peralatan itu tidak sama,”terangnya.
Kemudian, pemberlakuannya nanti harus dilihat apakah diwilayah perkampungan setiap daerah atau kepulauan harus juga menerapkan aturan yang sama dengan masyarakat di wilayah perkotaan atau tidak.
“Memang masih banyak yang harus dikaji, yang jelas pemerintah harus secepatnya melakukan kebijakan-kebijakan yang intinya harus menyelamatkan masyarakat, tetapi tidak menyulitkan masyarakat dalam regulasi yang sementara di rancang,”ucapnya.(alb)
