Ketua DPR Papua Barat Pertanyakan Empat Kabupaten yang Belum Kirim Calon Paskibraka
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyoroti belum terlibatnya empat kabupaten di Papua Barat dalam pengiriman anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Diketahui, hingga saat ini hanya tiga kabupaten yang mengirimkan perwakilan Paskibraka ke tingkat provinsi maupun nasional, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Fakfak. Sementara Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak (Pegaf), dan Kaimana belum mengirimkan perwakilan.
Orgenes meminta agar persoalan tersebut segera ditelusuri, termasuk memastikan apakah informasi dan surat resmi terkait seleksi Paskibraka telah diterima oleh seluruh pemerintah kabupaten.
“Kita harus cek kembali apakah sudah ada surat resmi yang disampaikan dari pemerintah provinsi maupun secara nasional kepada masing-masing kabupaten atau belum. Karena keterwakilan seluruh kabupaten di Papua Barat sangat penting,” ujarnya.
Menurutnya, keikutsertaan seluruh daerah dalam seleksi dan kegiatan Paskibraka merupakan simbol kehadiran seluruh wilayah dan kelompok adat dalam perayaan kemerdekaan Indonesia.
“Ini penting agar masyarakat merasa memiliki negara ini. Keterwakilan seluruh kabupaten menunjukkan bahwa semua daerah ikut merayakan dan menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.
Orgenes juga menegaskan bahwa alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak mengirimkan perwakilan Paskibraka.
“Tidak ada alasan untuk persoalan anggaran. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu daerah harus mencari jalan untuk memfasilitasi keikutsertaan putra-putri terbaiknya,” tegasnya.
Ia menilai masih tersedia waktu bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah sehingga seluruh kabupaten dapat berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini.
“Kalau untuk kegiatan lain bisa dicari jalannya, maka untuk perayaan hari besar nasional seperti ini juga harus bisa. Sangat tidak masuk akal jika membiayai satu orang perwakilan dari tiap kabupaten saja tidak bisa dilakukan,” tandas Orgenes. (jp/ksn).
