Anggaran Pendidikan Terbatas, Filep Minta Pemerintah Fokus pada Efektivitas Program
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Papua hingga kini masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari seluruh pemerintah daerah.
Menurut Filep, pendidikan merupakan akar utama dari berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Karena itu, ia mengaku selalu memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, terutama menyangkut kualitas pendidikan dan afirmasi bagi anak-anak asli Papua.
“Bagi saya akar utama Papua itu juga adalah pendidikan kita yang tidak berkualitas, jauh daripada apa yang kita harapkan,” kata Filep Wamafma usai menyerahkan Bantuan seragam Batik di SD YPK Ora Et Labora, Oransbari, Senin (18/5/2026).
Ia menilai, jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan di masa sebelum Otonomi Khusus (Otsus) dan setelah Otsus berjalan, belum terlihat perubahan yang signifikan, khususnya dalam pemberian afirmasi kepada siswa-siswi asli Papua mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK.
Menurutnya, afirmasi pendidikan sangat penting untuk menjawab berbagai keluhan yang selama ini dirasakan oleh putra-putri asli Papua dalam memperoleh akses dan kualitas pendidikan yang layak.
Filep mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih sering berbicara mengenai keterbatasan anggaran pendidikan, namun belum fokus pada bagaimana penggunaan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran.
“Nah, maka saya ajak semua kepala daerah, mari kita berpikir untuk implementasi, kita berpikir bagaimana agar anggaran Otsus yang ada itu diperuntukkan secara maksimal,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang mendapat mandat dari kepala daerah, wajib memiliki data pendidikan yang valid sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan.
Menurut Filep, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat, termasuk memetakan jumlah anak asli Papua yang sedang menempuh pendidikan serta kondisi ekonomi keluarga mereka berdasarkan kategori desil.
“Kalau kita punya data yang akurat, maka anggaran kita juga akan tepat sasaran. Berapa jumlah anak asli Papua yang sekolah di SD, SMP, SMA, lalu diklasifikasi lagi berdasarkan desil ekonomi, sehingga mudah untuk merencanakan alokasi dana pendidikan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR Papua serta MRP memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana Otsus benar-benar digunakan semaksimal mungkin guna menjawab persoalan pendidikan di Papua.
Sebagai wakil daerah di tingkat pusat, Filep mengaku pihaknya telah berupaya memperjuangkan penambahan transfer anggaran pusat ke daerah melalui dana Otsus. Namun demikian, menurutnya keberhasilan program pendidikan tetap bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif.
Filep menilai kepala daerah seharusnya lebih fokus mencari solusi dibanding terus mengeluhkan keterbatasan anggaran.
“Harus ada keputusan dan langkah konkret. Kepala daerah jangan hanya mengeluh soal anggaran, tetapi bagaimana anggaran yang ada saat ini digunakan dengan tepat. Sekecil apa pun anggaran itu akan maksimal apabila direncanakan berdasarkan data,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa perencanaan berbasis data, kebijakan pendidikan hanya akan berjalan tanpa arah dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Papua.(jp/ask).
