Tingkatkan Transparansi Tata Kelola, PN dan Pemda Manokwari Inisiasi Sosialisasi Hukum OPDD
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui jajaran eksekutif mendorong pentingnya penguatan pemahaman hukum bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diinisiasi untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Manokwari, Khumaidi, mengungkapkan bahwa pemahaman hukum di kalangan eksekutif kerap kali terbatas. Oleh karena itu, pihaknya menilai perlunya sebuah forum sosialisasi terpadu yang melibatkan Bupati beserta seluruh pimpinan OPD.
“Eksekutif ini kan pemahamannya tentang hukum sangat terbatas, sehingga kami butuh sosialisasi terkait layanan pengadilan apa saja yang bisa dibuatkan MoU, dan juga layanan-layanan lain yang bisa disampaikan kepada kami agar ada sinergitas, perbaikan, dan Pengadilan Negeri Manokwari menjadi jauh lebih sempurna,” ujar Khumaidi dalam forum konsultasi publik, Rabu(22/7/26).
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang erat sejak dini antara pemerintah daerah dan instansi penegak hukum, sehingga koordinasi tidak hanya dilakukan saat instansi dihadapkan pada suatu masalah hukum di luar persidangan. Sinergi ini diharapkan mencakup berbagai bidang yang beririsan langsung dengan program pemerintah, seperti pertanahan, lingkungan hidup, hingga pengadaan barang dan jasa, demi terciptanya tata kelola yang bersih.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manokwari menyambut baik dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti gagasan tersebut melalui nota kesepahaman (MoU). Ketua PN Manokwari menilai momen ini sangat tepat untuk dilaksanakan agar jajaran Pemda mendapatkan pembekalan hukum secara komprehensif.
Bahkan, pihak pengadilan mengusulkan agar kegiatan sosialisasi terpadu tersebut tidak hanya melibatkan Pemda dan pengadilan semata, tetapi juga merangkul instansi penegak hukum dan lembaga terkait lainnya seperti kejaksaan, kepolisian, hingga organisasi advokat. Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Manokwari dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(jp/alb)
