JAYAPURA, JAGATPAPUA.com – Pengurus Provinsi (Pengprov) Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Papua mengecam keras sikap Pengurus Besar (PB) ABTI yang dinilai mengabaikan keberadaan Papua menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ABTI yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 25 Juli 2026.
Kecaman tersebut disampaikan Sekretaris Pengprov ABTI Papua, Joice Singal. Ia menyayangkan Pengprov ABTI Papua tidak diundang maupun tidak dilibatkan dalam agenda tertinggi organisasi tersebut.
Menurut Joice, keputusan PB ABTI tersebut tidak hanya mencederai tata kelola organisasi, tetapi juga mengabaikan kontribusi besar Papua dalam perjalanan sejarah perkembangan olahraga bola tangan di Indonesia.
“Papua memiliki catatan sejarah yang tidak bisa dihapus. Bola tangan pertama kali dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Timika, Papua. Kita ini bagian dari Indonesia. Apakah Ketua PB ABTI tidak melihat sejarah itu?” ujar Joice, Kamis (23/7/2026).
Ia menilai tata kelola organisasi di tubuh PB ABTI semakin tidak jelas menjelang pelaksanaan Munas. Selama ini, lanjutnya, Pengprov ABTI Papua telah berupaya membangun komunikasi dengan pengurus pusat untuk mendorong pembenahan organisasi, namun berbagai masukan tersebut tidak mendapat respons.
“Olahraga harus dikelola secara bersih, profesional, dan transparan. Tidak boleh ada aroma yang tidak sedap apabila kita ingin melahirkan prestasi. Jangan sampai muncul kesan habis manis sepah dibuang,” tegasnya.
Joice yang juga tercatat sebagai anggota Bidang Organisasi PB ABTI menilai seluruh pengurus provinsi seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis organisasi, termasuk pelaksanaan Musyawarah Nasional.
Sebagai bentuk keberatan atas kondisi tersebut, Pengprov ABTI Papua berencana mengirimkan surat resmi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Surat itu akan berisi laporan terkait kondisi tata kelola organisasi PB ABTI yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip organisasi olahraga yang baik.
Pengprov ABTI Papua berharap KONI Pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar tata kelola organisasi bola tangan nasional dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan keadilan bagi seluruh pengurus daerah di Indonesia.(jp/rls).
