Kantongi Dukungan 23 Cabor dan 4 KONI, Lakotani Bantah Intimidasi: Saya Tidak Pernah Menekan Siapa Pun

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Bakal calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, Mohamad Lakotani, angkat bicara terkait isu intimidasi terhadap pimpinan cabang olahraga (cabor) yang mencuat di tengah dinamika penjaringan dukungan menjelang Musyawarah Provinsi (Musorprov) KONI Papua Barat.

Lakotani dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, posisi dan kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Papua Barat tidak pernah digunakan untuk menekan, mengintimidasi, maupun membatasi kebebasan para pimpinan cabor dalam menentukan sikap politik organisasi.

“Dalam kapasitas Wakil Gubernur, saya kira saya tidak pernah mengintimidasi siapa pun, saya tidak pernah menekan siapa pun,” tegas Lakotani dalam konferensi Pers, Jumat (21/8/2026). 

Menurutnya, komunikasi yang selama ini dilakukan dengan para pimpinan cabor berlangsung secara wajar dan dalam koridor organisasi. Terlebih, sebagian dari mereka merupakan figur yang telah lama dikenalnya dan sudah terbiasa berkomunikasi maupun berdiskusi sebelum tahapan pemilihan Ketua KONI Papua Barat bergulir.

Lakotani menilai perbedaan pilihan dalam sebuah proses organisasi merupakan hal yang lumrah. Karena itu, setiap pemegang hak suara menurutnya harus diberikan ruang untuk menentukan pilihan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

“Kalau dia senang ikut saya, silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Kalau dia percaya dengan saya, kita bicara soal visi membangun demi olahraga berprestasi ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, yang terpenting dalam proses menuju Musorprov adalah menjaga suasana tetap kondusif serta mengedepankan aturan organisasi. Seluruh tahapan, kata dia, harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

Lakotani juga mengingatkan agar dinamika politik olahraga tidak berkembang menjadi fitnah, saling menjatuhkan, maupun upaya membangun opini yang dapat merusak hubungan antarpengurus dan insan olahraga di Papua Barat.

Di sisi lain, Lakotani menilai pelaksanaan Musorprov KONI Papua Barat sudah mendesak untuk segera dilakukan. Kejelasan agenda tersebut dinilai penting agar pembinaan atlet dan persiapan menghadapi berbagai kompetisi dapat berjalan secara terarah.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah maupun sejumlah KONI kabupaten sejatinya telah tersedia. Karena itu, ia berharap tahapan Musorprov segera direalisasikan sehingga kepengurusan definitif KONI Papua Barat dapat segera terbentuk.

“Dukungan pemerintah daerah itu sudah teralokasikan, sehingga Musorprov bisa segera digelar dan diselesaikan, supaya kita juga punya kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri dan membina atlet-atlet kita dari seluruh cabang olahraga,” katanya.

Ia menilai percepatan Musorprov penting agar kepengurusan baru nantinya dapat langsung bekerja tanpa harus kehilangan waktu dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, baik di tingkat regional maupun nasional.

“Jangan sampai karena persoalan organisasi, kemudian pembinaan atlet kita ikut terganggu. Kita harus segera memiliki kepengurusan yang definitif sehingga program pembinaan bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Lakotani mengatakan, para atlet dari tujuh kabupaten di Papua Barat membutuhkan kepastian arah pembinaan dan program olahraga yang berkesinambungan. Karena itu, agenda Musorprov tidak semestinya berlarut-larut.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Mola, Melkias Werinussa menambahkan, dalam proses penjaringan menuju Musorprov KONI Papua Barat, Caketum Mola dipastikan telah mendapatkan dukungan dari 23 cabang olahraga (cabor) serta empat KONI kabupaten.

Empat KONI kabupaten yang disebut memberikan dukungan tersebut yakni KONI Kabupaten Manokwari, KONI Teluk Wondama, KONI Kaimana, dan KONI Fakfak.

Dukungan tersebut, menurut Melkias, menjadi bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemegang hak suara dalam Musorprov.

Dengan demikian, Melkias berharap seluruh kandidat maupun pendukung masing-masing dapat menjaga proses pemilihan tetap sehat, demokratis, dan sesuai mekanisme organisasi.

“Yang kita cari bukan sekadar siapa yang menjadi ketua, tetapi bagaimana KONI Papua Barat ke depan bisa lebih baik, pembinaan atlet berjalan dan prestasi olahraga kita meningkat,” pungkasnya.(jp/alb).