Christofol Mandacan Tekankan Pentingnya Data dan Sinergi OPD dalam Penyusunan RKPD 2027

RANSIKI,JAGATPAPUA.com— Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Manokwari Selatan, Christofol R. Mandacan, menegaskan pentingnya Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Otsus tahun 2027.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kita mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk memboboti dokumen RKPD 2027. Seluruh masukan akan dirangkum menjadi data dan bahan perencanaan, termasuk dari DPRK yang berkaitan dengan program Otonomi Khusus,” ujar Christofol.
Ia menjelaskan, dokumen RKPD harus disusun secara cermat dan berbasis data yang akurat. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan sebelumnya juga dinilai penting untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
“Selama ini perencanaan sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dan benahi ke depan,” katanya.
Christofol menekankan bahwa kelengkapan dokumen dan data menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, sejumlah dokumen strategis yang perlu segera diselesaikan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, sistem data terintegrasi (e-wali data), serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Dari sisi dokumen dan data, kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus disiapkan secara maksimal agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan telah menyampaikan kepada Bupati bahwa fokus utama tahun ini adalah memastikan seluruh dokumen perencanaan dapat disusun secara optimal, sehingga ke depan tidak lagi memerlukan revisi berulang.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan tidak hanya bergantung pada kualitas dokumen, tetapi juga pada dukungan dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita bisa menyusun perencanaan yang baik, tetapi tanpa dukungan OPD, maka implementasinya tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci,” tegasnya.(jp/fir)













