BPS dan APINDO Papua Barat Perkuat Sinergi Data untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Barat dalam upaya memperkuat akurasi data menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan Rekonsiliasi Data Prelist Statistical Business Register (SBR) yang digelar di Aula Kasuari Gelambir Ganda, Manokwari, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Profil Usaha dan Kebutuhan Data bagi Pelaku Usaha” dan menghadirkan Ketua DPP APINDO Papua Barat, Sroyer Elisa, sebagai narasumber utama.
Langkah ini dinilai strategis dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat, valid, dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Akurasi Data Jadi Kunci
Dalam forum tersebut, isu akurasi data menjadi sorotan utama di tengah tantangan struktural ekonomi Papua Barat. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 20,80 persen pada 2024, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih mencapai 19,58 persen atau termasuk tertinggi secara nasional.
Sroyer Elisa menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, khususnya LNG yang saat ini menyumbang sekitar 98,4 persen dari total ekspor.
“Diversifikasi ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Ketergantungan pada sektor pertambangan dan LNG membatasi pemerataan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa basis data yang inklusif dan akurat, risiko kesalahan dalam membaca kondisi riil ekonomi sangat besar, yang berpotensi menghasilkan kebijakan tidak tepat sasaran.
APINDO Perkenalkan Kerangka “GROW”
Momentum ini juga menandai reaktivasi DPP APINDO Papua Barat setelah vakum sejak 2017 hingga 2025. Dalam kesempatan tersebut, APINDO memperkenalkan kerangka kerja “GROW” (Grow, Represent, Optimize, Win-Win).
Kerangka ini mencakup perluasan basis anggota usaha, representasi kondisi ekonomi riil pelaku usaha, sinkronisasi data SBR BPS dengan direktori APINDO, serta penguatan ekosistem data berbasis insight investasi.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong integrasi data ekonomi antara pemerintah dan sektor swasta secara lebih komprehensif.
Bangun Kepercayaan Pelaku Usaha
Dalam aspek teknis pendataan, Sroyer menekankan pentingnya membangun kepercayaan pelaku usaha. Ia merekomendasikan penggunaan format pertanyaan berbasis rentang nilai dibandingkan angka detail untuk menjaga kerahasiaan data finansial responden.
Pendekatan ini dinilai dapat meningkatkan partisipasi sekaligus kualitas data dalam pelaksanaan SE2026.
Lebih lanjut, ia menyoroti konsep Indonesia Incorporated, di mana pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.
“Pengusaha adalah pemegang saham ‘republik’ yang turut menentukan arah perekonomian bangsa,” tegasnya.
Komitmen Sukseskan SE2026
Menutup kegiatan, Sroyer Elisa menyampaikan komitmen penuh APINDO dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya agenda BPS, tetapi fondasi bersama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis kondisi riil,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 77 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta jajaran BPS di Papua Barat dan Papua Barat Daya. (jp/jn)
