Dinas KehutananKab FakfakKab KaimanaKab ManokwariKab Manokwari SelatanKab Pegunungan ArfakKab Teluk BintuniKab Teluk WondamaPemprov PBProvinsi Papua Barat

Dishut Papua Barat Terima 44 ASN Baru, Perkuat Perhutanan Sosial dan Pendapatan Daerah

Perhutanan Sosial Punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P, melakukan tatap muka sekaligus pembekalan kepada 44 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2021 yang ditempatkan di lingkungan Dinas Kehutanan Papua Barat.

Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Dinas Kehutanan Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (13/7/2026), turut dihadiri Sekretaris Dinas Kehutanan Sandy Iryawati serta para kepala bidang.

Dalam arahannya, Jimmy memaparkan profil kelembagaan Dinas Kehutanan sekaligus menjelaskan arah pembangunan sektor kehutanan yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, urusan kehutanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sasaran utamanya adalah meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ucapan selamat kepada 44 CPNS dan PPPK baru Dinas Kehutanan Papua Barat.

Selain itu, sektor kehutanan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis komoditas unggulan daerah, melalui pengembangan program perhutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

Sementara itu, pada aspek pembangunan berkelanjutan, sektor kehutanan turut mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, penataan ruang, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Jimmy menekankan bahwa para CPNS dan PPPK yang baru bergabung diharapkan mampu berperan aktif dalam mengembangkan program perhutanan sosial. Menurutnya, program tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

“Dinas Kehutanan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah. Karena itu, seluruh pegawai harus mampu bekerja secara profesional dan berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Papua Barat, Sandy Iryawati, mengatakan penerimaan ASN baru tahun ini menjadi tambahan kekuatan bagi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kehutanan di Papua Barat.

Foto bersama usai tatap muka dengan puluhan ASN baru Dinas Kehutanan Papua Barat.

Sebanyak 44 CPNS dan PPPK tersebut, kata Sandy, langsung ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.

“Sekitar 20 orang bertugas di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, sedangkan sisanya ditempatkan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) di Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, serta Balai Kehutanan,” jelasnya.

Ia mengatakan penempatan tersebut telah ditetapkan dalam surat keputusan masing-masing sehingga para ASN baru dapat langsung melaksanakan tugas di lokasi kerja.

Menurut Sandy, penerimaan ASN kali ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi, khususnya lulusan Sarjana Kehutanan maupun Diploma III Kehutanan.

Lebih lanjut, Sandy mengingatkan seluruh pegawai baru agar mengedepankan disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja.

“Ke depan tanggung jawab Dinas Kehutanan semakin besar. Selain dituntut meningkatkan pelayanan, kami juga menjadi salah satu OPD yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Karena itu, disiplin menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, disiplin pegawai tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran, tetapi juga melalui penyusunan jurnal harian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pemenuhan indikator kinerja yang menjadi dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kami berharap seluruh CPNS dan PPPK yang baru bergabung dapat bekerja dengan disiplin, memiliki integritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor kehutanan maupun peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya. (jp/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta