Percepat Akses Pendanaan, Dishut Papua Barat Konsultasi Skema RBP ke BPDLH Jakarta
Konsultasi ini diharapkan dapat terbangun sinergi yang kuat untuk mempercepat akses pendanaan Program Kehutanan Papua Barat.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Kamis (16/7/2026), sebagai upaya mempercepat akses pendanaan bagi program dan kegiatan strategis sektor kehutanan melalui skema Results-Based Payment (RBP).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Hamin, serta Kepala Seksi Produksi dan Perizinan Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Altar Sawaki, diterima langsung Direktur Utama BPDLH Dr. Joko Tri Haryanto dan jajarannya.
Pertemuan tersebut difokuskan pada konsultasi mengenai mekanisme percepatan pendanaan melalui skema Results-Based Payment (RBP), yakni sistem pendanaan berbasis kinerja yang memberikan insentif atas capaian yang telah dibuktikan dan diverifikasi.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, menjelaskan bahwa skema RBP merupakan instrumen pendanaan yang diberikan berdasarkan hasil nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), mempertahankan tutupan hutan, serta meningkatkan praktik pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
“Sumber pendanaan RBP berasal dari berbagai lembaga internasional, seperti Green Climate Fund (GCF) dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan untuk mendukung penguatan tata kelola kehutanan,” ujar Jimmy.
Menurutnya, pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai program strategis, antara lain inventarisasi emisi gas rumah kaca, penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan hutan lestari.
Jimmy berharap konsultasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan BPDLH dalam mempercepat akses pendanaan, sehingga program-program prioritas sektor kehutanan dapat direalisasikan secara optimal.
“Melalui konsultasi ini kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat untuk mempercepat akses pendanaan. Dengan demikian, berbagai program strategis kehutanan di Papua Barat dapat terlaksana secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(jp/ask).
