Rendahnya Serapan Anggaran Kesehatan, Maksi Towansiba Minta Gubernur Evaluasi Dinkes
Pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola anggaran kesehatan sehingga seluruh alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Maksi Towansiba menyampaikan keprihatinan terhadap rendahnya realisasi anggaran sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat.
Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan.
Maksi Towansiba menyebutkan bahwa dari total alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp50 miliar, realisasi penggunaannya baru mencapai sekitar 4,6 persen atau sekitar Rp2,3 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena sebagian besar anggaran belum dimanfaatkan secara optimal.
Pihaknya menilai kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
“Sebagai aturan yang bersifat khusus (lex specialis), Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Karena itu, rendahnya penyerapan anggaran ini sangat memprihatinkan,” kata Ketua BEM STIH Manokwari Maksi Towansiba.
Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap tata kelola, manajemen, serta efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat serta dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Atas dasar itu, ia menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni:
Pertama, Meminta Gubernur Papua Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, manajemen, dan sistem kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
Kedua, Bersama elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat akan menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat.
Ketiga, Akan mengonsolidasikan gerakan yang lebih luas apabila belum terdapat tindak lanjut maupun langkah perbaikan yang dinilai nyata dalam pengelolaan sektor kesehatan.
BEM STIH berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola anggaran kesehatan sehingga seluruh alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat.(jp/fir).
