DPRP Papua Barat Surati Gubernur, Minta Dokumen KUA-PPAS 2027 Segera Diserahkan
Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD tahun anggaran mendatang.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat menyatakan siap membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Namun, pembahasan belum dapat dimulai karena DPRD masih menunggu dokumen dari pemerintah provinsi.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua Barat, Hendra Fatubun, mengatakan pihak legislatif telah menyurati Gubernur Papua Barat agar segera menyerahkan KUA-PPAS sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita masih menunggu KUA-PPAS dari eksekutif. Legislatif sudah menyurat secara resmi kepada Bapak Gubernur untuk segera menyampaikan sesuai jadwal dari Kemendagri,” kata Hendra kepada wartawan seusai apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Senin, (9/11/2026).
Hendra mengatakan, hingga kini dokumen tersebut belum diterima DPR Papua Barat. Padahal, pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD tahun anggaran mendatang.
Menurut dia, DPR Papua Barat pada prinsipnya telah siap melakukan pembahasan begitu dokumen dari pihak eksekutif diserahkan. Keterlambatan sejumlah agenda kedewanan sebelumnya, kata dia, juga dipengaruhi oleh masuknya beberapa kegiatan besar dalam APBD Perubahan.
Hendra menjelaskan, DPR baru dapat mengakses dokumen APBD Perubahan pada Jumat pekan lalu. Karena itu, sejumlah kegiatan yang sebelumnya tertunda kini tengah menjadi fokus penyelesaian.
Meski demikian, ia memastikan kesiapan kelembagaan DPR tidak menjadi kendala apabila KUA-PPAS diserahkan dalam waktu dekat.
“Apabila ada informasi dalam waktu dekat KUA-PPAS sudah siap disampaikan ke DPR, kita pada prinsipnya secara kelembagaan sudah sangat siap untuk melakukan pembahasan,” ujarnya.
Di luar pembahasan anggaran, DPR Papua Barat juga menjadwalkan pelaksanaan reses ketiga tahun ini. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dalam pekan ini apabila tidak ada agenda mendesak lainnya.
Hendra mengatakan, pelaksanaan reses biasanya membutuhkan waktu sekitar delapan hari. Namun, DPR akan mengatur ulang jadwal agar anggota dewan dapat segera kembali dan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS.
“Karena waktunya mepet, kita coba atur supaya bisa segera kembali dan fokus lagi dengan KUA-PPAS, sesuai arahan pimpinan,” katanya.
Hendra menegaskan, pembahasan KUA-PPAS merupakan agenda besar yang harus diselesaikan sesuai batas waktu. Ia mengingatkan bahwa tahapan tersebut memiliki tenggat paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Karena itu, penyerahan dokumen oleh pemerintah provinsi menjadi faktor penting agar pembahasan APBD 2027 tidak kembali mengalami keterlambatan.(jp/Mar).
