Terima Aspirasi Penolakan Pemangkasan DBH Migas, DPRP Siapkan Tim Temui Pemerintah Pusat
DPRP sepakat dengan tuntutan masyarakat terkait pemangkasan DBH Migas dan dana Otsus.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat berencana membawa aspirasi penolakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat. DPRP akan membentuk tim lintas fraksi untuk memperjuangkan tuntutan masyarakat Papua Barat di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRP Orgenes Wonggor pada saat menerima Aspirasi dari PAL KOAP, KNPI, dan Parjal Papua Barat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penolakan Pemangkasan DBH Migas, Senin, (9/11/2026).
Orgenes Wonggor mengatakan DPRP sepakat dengan tuntutan masyarakat terkait pemangkasan DBH Migas dan dana Otsus. Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui pernyataan penolakan, tetapi membutuhkan langkah politik dan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Hari ini saya terima aspirasi secara resmi dan selanjutnya kami segera menindaklanjuti. Beberapa hari yang lalu juga kami sudah merencanakan dengan DPRD supaya segera dibentuk tim dan kita membawa aspirasinya ke Jakarta,” kata Orgenes.
Ia menilai kontribusi sektor minyak dan gas bumi dari Papua Barat tidak sebanding dengan dana yang kembali ke daerah. Padahal, hasil migas yang dipasarkan ke Jakarta dinilai memiliki nilai ekonomi besar. Karena itu, Orgenes meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bersatu memperjuangkan hak fiskal Papua Barat.
“Jadi, bagi saya mari kita sama-sama bergandengan tangan dan kita ke Jakarta untuk perjuangkan barang ini,” ujarnya.
Orgenes mengungkapkan DPR Papua Barat telah mengirimkan surat kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk meminta waktu audiensi. DPRP juga telah membicarakan pembentukan tim kecil yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi.
Tim tersebut nantinya bertugas menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPR RI agar persoalan pemangkasan DBH Migas dan dana Otsus mendapat perhatian pemerintah pusat.
Namun, agenda pertemuan dengan Presiden dan Menteri Keuangan masih menunggu surat resmi dari Gubernur Papua Barat. Orgenes berharap proses administrasi tersebut segera rampung sehingga perwakilan daerah dapat berangkat ke Jakarta dalam pekan ini.
Sementara itu, Anggota DPR Papua Barat dari Fraksi Otsus, Musa Naa, menyampaikan sikap lebih keras terhadap kebijakan pemangkasan anggaran tersebut. Ia bahkan mengusulkan pembekuan aktivitas Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai langkah terakhir jika tuntutan masyarakat tidak mendapat respons.
“Kalau perlu kita bekukan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Stop aktivitas semua. Itulah langkah terakhir. Karena hari ini kita tidak minta merdeka. Hari ini yang kita minta adalah hak kerakyatan,” kata Musa.
Musa mempertanyakan alasan efisiensi yang digunakan dalam kebijakan pemangkasan anggaran. Menurut dia, alasan tersebut tidak masuk akal jika justru berdampak pada berkurangnya hak fiskal masyarakat Papua.
“Kalau bilang efisiensi, efisiensi yang bagaimana. Sehingga menurut akal pikiran kami orang Papua yang bodoh ini sangat tidak masuk akal,” ujarnya.(jp/Mar).
