Sejumlah Organisasi di Papua Barat Demo Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen di 2027

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus Papua Barat pada 2027 memicu penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat. Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Parjal menggelar aksi damai di Manokwari, Senin (9/11/2026).

Mereka mempersoalkan penurunan alokasi DBH Migas Otsus dari sekitar Rp 2,668 triliun pada 2026 menjadi Rp 495,735 miliar pada 2027. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan massa aksi, penurunan tersebut mencapai sekitar 81,4 persen.

Aksi dipimpin Ketua PAL KOAP Papua Barat Alex Wonggor. Massa bergerak sekitar pukul 09.00 WIT dari sekretariat PAL KOAP di kawasan Sowi menuju sejumlah lembaga, yakni BP3OKP, DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Di kantor DPR Papua Barat, rombongan diterima Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Wakil Ketua DPRP Fraksi Otsus Frids Indou, serta sejumlah anggota Fraksi Otsus, di antaranya Mudasir Bograh, Musa Naa, dan Agustinus Orocomna.

Dalam orasinya, Alex Wonggor mengatakan penurunan DBH Migas tersebut bukan sekadar persoalan perubahan angka dalam kebijakan fiskal nasional. Menurut dia, kebijakan itu berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan, kepastian anggaran daerah, dan pemenuhan hak masyarakat Papua.

“Papua bukan tanah kosong. Papua bukan wilayah yang boleh dieksploitasi tanpa keadilan,” kata Alex.

Ia mempertanyakan kontribusi yang kembali diterima masyarakat Papua dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Menurut Alex, kekayaan minyak dan gas bumi Papua selama ini ikut menopang perekonomian nasional, tetapi manfaat ekonominya dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di daerah penghasil.

PAL KOAP juga mengingatkan pemerintah pusat bahwa Otonomi Khusus Papua bukan sekadar kebijakan administratif ataupun program bantuan yang dapat dikurangi tanpa penjelasan. Mereka merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001, serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 mengenai penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka Otsus Papua.

Alex secara khusus menyoroti Pasal 4 dan Pasal 29 PP Nomor 107 Tahun 2021 yang, menurut mereka, menjadi landasan pengaturan bagian daerah dan tambahan DBH Migas Otsus bagi provinsi penghasil.
Karena itu, mereka meminta pemerintah membuka dasar perhitungan penurunan alokasi tersebut. Transparansi dinilai penting untuk menjelaskan perubahan formula, data penerimaan negara, lifting minyak dan gas, harga komoditas, serta parameter fiskal lain yang digunakan dalam menentukan besaran DBH Migas.

“Pemerintah pusat wajib menjelaskannya secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah serta masyarakat Papua,” ujar Alex.

Massa aksi menilai pemangkasan DBH Migas berpotensi menimbulkan dampak berlapis. Dari sisi politik, kebijakan tersebut dikhawatirkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus. Dari sisi sosial, pengurangan penerimaan daerah dinilai dapat mempersempit ruang pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, dan penguatan ekonomi Orang Asli Papua.

Dampak ekonomi juga menjadi perhatian PAL KOAP. Mereka menilai ketidakpastian fiskal dapat mengganggu perencanaan pembangunan, mengurangi belanja produktif, serta mempersempit kesempatan usaha bagi kontraktor lokal Orang Asli Papua dan tenaga kerja setempat.

Organisasi tersebut juga menyoroti keberadaan industri minyak dan gas di Tanah Papua. Mereka menginginkan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak hanya berorientasi pada produksi dan penerimaan negara, tetapi turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan pelaku usaha lokal.

Dalam aksi itu, PAL KOAP, KNPI, dan Parjal menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia membatalkan dan mengevaluasi rencana pemangkasan DBH Migas Otsus Papua Barat pada 2027.

Kedua, menuntut kepastian hak fiskal daerah penghasil sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021. Mereka meminta pemerintah membuka formula dan seluruh parameter yang menjadi dasar penetapan alokasi DBH Migas.

Ketiga, mendesak Menteri Keuangan membuka ruang audiensi dan dialog resmi dengan seluruh elemen pemerintah daerah di Papua Barat. Mereka menginginkan pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Papua. Sekretaris PAL KOAP Lewis Wanggai mengatakan pengurangan hak fiskal daerah tanpa komunikasi dan penjelasan yang memadai berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Ia menegaskan organisasinya tidak menghendaki konflik ataupun terhentinya pembangunan. Namun, PAL KOAP menyatakan akan melanjutkan advokasi apabila tuntutan mereka tidak memperoleh respons serius.

“Kami tidak menginginkan konflik. Kami tidak menghendaki terhentinya pembangunan. Tetapi kami juga tidak dapat membiarkan ketidakadilan berlangsung terus-menerus,” tegas Lewis.

PAL KOAP menyatakan akan menggalang gerakan perlawanan sipil dan advokasi hukum secara damai. Mereka juga berencana mendorong evaluasi terhadap legitimasi sosial dan keberlanjutan operasi seluruh KKKS di Tanah Papua.

Evaluasi itu, menurut Lewis, akan mencakup kontribusi perusahaan terhadap masyarakat adat, kesempatan usaha bagi pengusaha lokal Orang Asli Papua, penyerapan tenaga kerja Papua, serta manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.(jp/ask).