Bupati Mansel Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Tekankan Perencanaan Lebih Cermat dan Terintegrasi
RANSIKI,JAGATPAPUA.com— Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, resmi membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, Rabu (22/4/2026), di Gedung Serbaguna Yusup Kawey Petrus, Abreso, Ransiki.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mesak Inyomusi, Sekretaris Daerah, Ketua DPRK Mansel Ferdinand Waran, unsur Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Dalam sambutannya, Bernard Mandacan menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menekankan pendekatan perencanaan pembangunan secara politik, teknokratik, partisipatif, serta kombinasi top-down dan bottom-up.
Selain itu, ia juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menempatkan forum konsultasi publik sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan RKPD.
“Forum ini merupakan salah satu tahapan strategis dalam penyusunan RKPD Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2027, sekaligus menjadi ruang koordinasi dan komunikasi untuk merumuskan program pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” ujar Bernard.
Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Manokwari Selatan, sejumlah indikator makro tahun 2025 menunjukkan capaian, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,24, persentase penduduk miskin 26,52 persen.
Kemudian tingkat pengangguran terbuka 2,52 persen, pertumbuhan ekonomi 3,56 persen, serta PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp26,94 juta. Sementara itu, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) tercatat sebesar 0,381.
Dari capaian tersebut, pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan indikator yang bersifat positif seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita. Di sisi lain, angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan ekonomi menjadi fokus untuk ditekan secara bertahap.
Bernard juga menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Selatan 2025–2029, yang mengusung visi “mewujudkan Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera.”
Oleh karena itu, ia menekankan agar penyusunan RKPD 2027 dilakukan secara lebih cermat, terintegrasi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara terukur, transparan, dan tepat sasaran.(jp/fir).
