Tolak Bandara Abreso Ransiki Jadi Pangkalan TNI AU, Fraksi Nasdem Mansel Desak Pemda Audiensi dengan Pemilik Hak Ulayat
RANSIKI, JAGATPAPUA.com – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Elim Saiba, angkat bicara terkait dinamika rencana alih fungsi Bandara Abreso Ransiki menjadi Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU). Mewakili masyarakat adat selaku Wakil Suku marga tithou waran kawey , Elim menyatakan mendukung penuh sikap tegas tiga marga pemilik hak ulayat yang menolak rencana tersebut.
“Kami sudah mendengar lewat media bahwa pemilik hak wilayah dari ketiga marga, yaitu marga Waran, Kawey, dan Sougb, menolak dengan tegas Bandara Abreso Ransiki dijadikan sebagai bandara pangkalan TNI AU. Selaku wakil rakyat dan anak adat, saya sangat setuju dan merespon positif sikap tegas masyarakat tersebut,” ujar Elim Saiba kepada redaksi, Sabtu (23/5/2026).
Elim mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Mansel agar tidak menyamakan wilayah Manokwari Selatan dengan beberapa kabupaten lain yang kehadiran militernya justru mempersempit ruang gerak masyarakat hingga memicu trauma psikologis. Menurutnya, Mansel saat ini jauh lebih membutuhkan penguatan di sektor pelayanan dasar.
“Masyarakat kita butuh ruang untuk beraktivitas dengan nyaman dan baik tanpa merasa trauma. Kabupaten Manokwari Selatan saat ini hanya butuh jaminan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, bukan pangkalan militer,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator Nasdem ini mendesak Pemda Mansel untuk segera membuka ruang dialog terbuka dan tidak mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan pemangku adat.
“Untuk Pemda, segera lakukan audiensi dengan masyarakat hak wilayah. Tanya langsung kepada mereka yang punya hak, apakah mereka menerima atau menolak. Jangan Pemda mengambil kebijakan sendiri untuk mendatangkan TNI masuk ke wilayah adat mereka,” cetus Elim.
Ia membeberkan kronologi awal pembangunan bandara tersebut, di mana sejak periode kepemimpinan Bupati Markus Waran, kesepakatan awal dengan pemilik hak ulayat adalah membangun bandara komersial berskala nasional untuk melayani penumpang umum. Kesepakatan itulah yang membuat masyarakat adat rela memberikan tanah mereka, yang kini pembangunannya dilanjutkan di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Bernard Mandacan.
Namun, beredarnya informasi mengenai keterlibatan Rindam dan rencana pangkalan TNI AU belakangan ini telah memicu gelombang penolakan dari pemilik hak ulayat di berbagai platform media sosial dan grup diskusi daring.
Mengingat signifikansi wilayah Mansel dalam waktu dekat, Elim menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah tanpa adanya gesekan isu militeristik.
“Mengingat bulan Oktober mendatang Manokwari Selatan dipercayakan sebagai tuan rumah Konferensi Besar Masyarakat Papua (KBMP) yang ke-6 untuk seluruh Tanah Papua, maka dengan ini saya menolak dengan tegas kelanjutan rencana pembangunan bandara TNI AU di Kampung Abresso. Biarkan bandara tersebut berfungsi sesuai tujuan awal demi mobilitas masyarakat sipil,” pungkasnya. (JP/fir)
