Mansel Tak Lagi Terima IPDN dari Luar, Bupati Lobi Jatinangor untuk Kuota Anak Daerah
Upaya pemerintah daerah menyiapkan kader aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi pemerintahan, tetapi juga memahami karakteristik, kebutuhan, serta kondisi sosial masyarakat Manokwari Selatan.
RANSIKI, JAGATPAPUA.com — Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) mulai memperkuat kebijakan kaderisasi aparatur sipil negara (ASN) dengan memprioritaskan putra-putri daerah untuk mengikuti pendidikan kedinasan, khususnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manokwari Selatan, Adolof Kawey, Senin (24/8/2026) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi menginginkan penempatan mahasiswa IPDN dari luar daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan potensi sumber daya manusia lokal.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan kader aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi pemerintahan, tetapi juga memahami karakteristik, kebutuhan, serta kondisi sosial masyarakat Manokwari Selatan.
“Mansel sudah tidak terima lagi penerimaan IPDN dari luar. Kita mau kaderkan anak-anak Mansel sendiri. Percuma saja kita terima orang dari luar kalau akhirnya mereka tidak paham kondisi daerah ini,” tegasnya.
Adolof mengungkapkan, Bupati Manokwari Selatan telah melakukan komunikasi dan lobi langsung ke IPDN Jatinangor untuk memperjuangkan kuota khusus bagi putra-putri Manokwari Selatan.
Pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 10 hingga 15 kursi dapat dialokasikan secara khusus bagi anak-anak daerah pada penerimaan IPDN.
“Bupati sudah lobi di Jatinangor minta kuota minimal 10 hingga 15 kursi khusus untuk Manokwari Selatan. Beliau berjuang agar anak-anak kita sendiri yang mendapat kesempatan menjadi pamong negeri di daerahnya sendiri,” ungkap Adolof.
Ia menilai, peluang pendidikan kedinasan seperti IPDN harus dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi muda Mansel. Selain memperoleh pendidikan dan pembentukan karakter sebagai calon aparatur pemerintahan, lulusan sekolah kedinasan diharapkan dapat kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Karena itu, masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak lulusan SMA, diminta mulai mempersiapkan diri sejak dini untuk mengikuti proses seleksi IPDN maupun sekolah kedinasan lainnya.
Data dan informasi terkait proses pendaftaran nantinya akan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama bidang yang menangani pengadaan dan penerimaan ASN.
Sekda juga mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak terus bergantung pada sumber daya manusia dari luar daerah untuk mengisi kebutuhan aparatur pemerintahan.
Menurutnya, Manokwari Selatan memiliki banyak generasi muda yang memiliki kemampuan dan potensi untuk menjadi aparatur negara, namun membutuhkan akses dan kesempatan yang lebih besar.
“Jangan terus-terusan mengandalkan orang dari luar. Kita punya anak-anak yang mampu, asal diberi kesempatan. Jangan sampai negeri sendiri pemalas karena semua jabatan diisi orang luar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk membatasi kesempatan bagi orang dari luar daerah, tetapi lebih kepada membangun sistem kaderisasi yang memberikan ruang lebih besar bagi putra-putri Mansel untuk dipersiapkan menjadi aparatur pemerintahan.
Dengan demikian, regenerasi ASN di Manokwari Selatan diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memiliki keterikatan kuat dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Adolof juga menyampaikan filosofi lambang IPDN berupa bunga teratai. Menurutnya, filosofi tersebut relevan dengan karakter yang harus dimiliki seorang aparatur negara.
Teratai mampu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak mudah, namun tetap menghasilkan bunga yang indah. Filosofi itu, kata dia, menggambarkan semangat seorang abdi negara yang harus mampu bekerja dan mengabdi dalam berbagai kondisi.
“Teratai itu tumbuh di tempat yang mungkin diinjak-injak, tapi tetap bisa tumbuh dan mekar bahkan di atas batu sekalipun. Itulah semangat abdi negara dan abdi masyarakat — siap ditempatkan di mana saja, tetap melayani dengan tulus tanpa melihat tempat,” paparnya.
Adolof meminta seluruh pimpinan OPD turut menyebarluaskan informasi mengenai peluang penerimaan IPDN dan sekolah kedinasan kepada masyarakat.
Khususnya kepada para orang tua dan lulusan SMA di Manokwari Selatan, ia meminta agar mulai mempersiapkan persyaratan dan kemampuan sejak awal sehingga peluang mendapatkan kuota khusus tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Koordinasi teknis terkait proses penerimaan akan ditangani oleh bidang pengadaan bersama BKD Kabupaten Manokwari Selatan. (jp/fir)
