High Level Meeting TPID, Bupati Hermus Paparkan Sejumlah Strategi Pengendalian Inflasi
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari menggelar High Level Meeting pada Selasa (25/3/2025) di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari.
Bupati Manokwari Hermus Indou SIP.,MH mengatakan di Kabupaten Manokwari, inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian daerah.
Tingginya inflasi dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, inflasi yang terkendali akan menciptakan iklim ekonomi yang sehat, mendorong investasi, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Di daerah ini, tantangan pengendalian inflasi cukup kompleks, mengingat faktor geografis, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Oleh karena itu, TPID harus memiliki strategi yang terarah, berbasis data, dan berorientasi pada solusi konkret.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Manokwari bersama TPID telah merumuskan beberapa strategi utama dalam pengendalian inflasi daerah,” kata Bupati
Ia kemudian membeberkan Strategi pengendalian inflasi daerah sebagai berikut;
Memperkuat ketersediaan dan distribusi pangan, Mendorong peningkatan produksi pangan lokal, khususnya komoditas strategis seperti beras, sayur-mayur, cabai, dan protein hewani.
Memperkuat infrastruktur logistik dan distribusi, termasuk kerja sama dengan daerah penghasil untuk menjamin kelancaran pasokan.
Melakukan Optimalisasi fungsi pasar induk dan pasar tradisional dalam menjaga keseimbangan harga.
Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas operasi pasar dan stabilisasi harga, Hermus mengatakan harus dilakukan secara rutin, terutama saat menjelang hari besar keagamaan dan musim paceklik.
Meningkatkan peran bulog dalam menjaga stok cadangan pangan strategis dan Menggalakkan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perbankan harus mendorong UMKM dan koperasi sebagai penyedia alternatif dalam rantai distribusi pangan.
Memanfaatkan skema pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan untuk mendukung sektor pertanian dan perdagangan kemudian meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam program stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok.
Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan digitalisasi harus mengembangkan sistem pemantauan harga berbasis digital untuk memastikan transparansi informasi pasar, mendorong adopsi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.
Mengembangkan platform e-commerce untuk mempermudah akses distribusi hasil pertanian dan pangan. Juga meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat.
Hal ini dilakukan dengan menggalakkan gerakan konsumsi pangan lokal sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap produk luar daerah. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pola konsumsi yang bijak dan diversifikasi pangan serta Mendorong peran aktif kelompok tani dan nelayan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
“Pengendalian inflasi bulan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan kerja bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi maupun masyarakat,”tutupnya.(jp/alb).