Gubernur Pastikan Pendidikan, Kesehatan hingga Rumah Jadi Prioritas bagi Puluhan Mantan OPM
Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kebutuhan para mantan anggota OPM dan warga yang kembali tersebut.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mulai menyiapkan langkah lanjutan pasca kembalinya puluhan mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV Sorong Raya, bersama keluarga mereka ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah memprioritaskan proses reintegrasi sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak di tengah masyarakat.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kebutuhan para mantan anggota OPM dan warga yang kembali tersebut.
“Tugas pemerintah ke depan adalah mengidentifikasi apa yang selama ini menjadi kebutuhan maupun persoalan yang mereka hadapi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan dasar lainnya,” kata Dominggus dalam konferensi pers di Kantor Pendam XVIII Kasuari, kamis (25/6/2026).
“Kami akan mendata dan meminta masukan dari mereka agar program yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya lagi.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Papua Barat. Selain memperkuat layanan dasar, pemerintah juga akan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembukaan akses pasar bagi hasil pertanian, perkebunan, maupun potensi sumber daya alam yang dikelola masyarakat.
“Harapan kami, kesejahteraan masyarakat di daerah pedalaman terus meningkat sehingga mereka dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Komitmen serupa disampaikan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy. Ia memastikan pemerintah daerah siap memberikan pendampingan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para warga yang telah kembali, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak.
“Kami akan melihat kebutuhan yang paling mendasar, terutama terkait tempat tinggal. Harapan kami, mereka merasa aman, nyaman, dan dapat membangun kehidupan baru bersama keluarga sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke hutan,” katanya.
Selain itu, pemerintah mengajak warga lainnya yang masih berada di hutan agar mengikuti langkah serupa dengan kembali ke kampung halaman.
Pemerintah menjamin setiap warga yang kembali akan mendapatkan pendampingan, pembinaan, serta perlindungan sehingga dapat kembali berbaur dengan masyarakat.
Sebagai bagian dari program reintegrasi, pemerintah juga merencanakan penataan permukiman secara bertahap di sejumlah wilayah, seperti Distrik Ainga dan Distrik Moskona Barat, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta ketersediaan layanan dasar di kawasan tersebut.(jp/alb).
