Bappeda Papua Barat Akomodir Setiap Masukan DPRP PB Untuk Memperkaya Ranwal RPJMD

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Deasy Tetelepta mengatakan Bappeda akan mengakomodir semua masukan pimpinan dan Anggota DPRP Papua Barat dalam memperkaya Dokumen RPJMD Provinsi lima tahun kedepan.

“Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan Anggota DPRP Papua Barat yang sudah memberikan banyak masukan untuk kami (Bappeda) dalam memperkaya isi dari pada Ranwal RPJMD Pemprov tahun 2025-2029,” ucap Deasy Tetelepta

Tentu semua usulan yang telah disampaikan akan ditambahkan untuk memboboti dokumen Ranwal RPJMD.

“Banyak masukan-masukan dari DPRP yang sebelumnya tidak kami pikirkan itu disampaikan oleh pimpinan dan anggota dewan. Ini masukan yang baik dan akan diakomodir,” ujarnya

Terkait peningkatan tipe rumah sakit Provinsi ke tipe B kata Deasy, telah menjadi perhatian Gubernur Papua Barat. Hanya saat ini yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Papua Barat adalah RS Vertikal tipe A yang merupakan UPTD dari Kemenkes RI.

“Tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan. Untuk lahan sudah ada seluas 20 hektar. Untuk pembangunan fisik hingga tenaga medis juga fasilitas yang menunjang operasional RS Vertikal nanti disiapkan oleh Kemenkes RI,” kata Deasy.

Sementara untuk Fakultas Kedokteran UNIPA di Sorong, Pemprov punya kewenangan untuk mengembalikan ke Manokwari karena Kampus UNIPA ada di Manokwari.

Kemudian terkait pendidikan, khusus pembangunan Sekolah Unggulan Garuda, Pemprov Papua Barat telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar.

Sedangkan untuk pembangunan hingga fasilitas menjadi tanggung jawab Kementrian Pendidikan.

“Gubernur sementara membangun komunikasi dengan dengan pemerintah pusat terkait pembangunan sekolah Unggulan Garuda Papua Barat di Dindey, diperlukan lahan seluas 20 hektar. Yang secara keseluruhan dibangun oleh kementrian Pendidikan, ” tuturnya.

Selain itu, untuk Ekonomi juga tetap menjadi perhatian, difokuskan pada beberapa produk unggulan Papua Barat. Termasuk Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Papua (SDMP) di Oransbari.

“Untuk Pembangunan gedung DPRP Papua Barat menjadi prioritas utama Gubernur, pembebasan lahan 5 hektar sudah ada tinggal pembayaran untuk diproses sertifikatnya. Setelah itu baru dimulai pembangunanya,” jelas Deasy Tetelepta

Ia menambahkan untuk data OAP secara sistem di SIAK, sudah terintegrasi dengan kemendagri by name by adress. Berdasarkan laporan Disdukcapil, hingga 23 April 2025, terdata 253.517 OAP di Papua Barat.

“Tapi terkait bagaimana intervensi terhadap penurunan kemiskinan nanti ada dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang bisa didapatkan di Bappenas. Kita akan berupaya bisa mendapatkan data tersebut untuk kemudian di padu padankan mana OAP dan yang bukan OAP,”bebernya.

“Dari data itu kita juga bisa tahu Kondisi ekonomi dari OAP, termasuk kesehatannya, pendidikannya juga rumahnya seperti apa. Kita akan komunikasi dengan bapenas untuk bisa mendapatkan data itu melalui surat permohonan Gubernur,”tambah Deasy. (jp/ask)