Asap Karhutla Lintas Wilayah, DPR Papua Barat Desak Mitigasi Jangka Panjang
Asap yang menyebar lintas wilayah, bahkan disebut berasal dari Papua Nugini (PNG), menunjukkan bahwa penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi yang lebih luas.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Orgenes Wonggor, meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, penanganan kabut asap tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat karena dampaknya diperkirakan berlanjut hingga 2027.
Orgenes menyampaikan hal itu setelah menghadiri Briefing Modifikasi Cuaca di Lounge VIP Bandara Rendani, Manokwari, Rabu, 14 Oktober 2026. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan pusat dalam menangani kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Papua Barat.
Menurut Orgenes, dampak kabut asap tidak terbatas pada satu kabupaten atau provinsi. Asap yang menyebar lintas wilayah, bahkan disebut berasal dari Papua Nugini (PNG), menunjukkan bahwa penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi yang lebih luas.
“Tadi informasi memang kiriman asap juga dari negara tetangga, yaitu PNG (Papua Nugini). Ini sudah antara negara dengan negara juga mendapat dampak yang luar biasa,” kata Orgenes.
Ia menilai langkah penanganan yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya penanggulangan harus disertai kesiapan menghadapi dampak lanjutan, terutama jika kebakaran berlangsung dalam skala besar.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan. Orgenes berharap curah hujan dalam beberapa hari ke depan dapat membantu mengurangi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.
Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mendukung upaya penanganan tersebut agar berjalan efektif.
Orgenes mengatakan pemerintah dan DPR Papua Barat perlu memastikan kesiapan anggaran untuk menghadapi dampak karhutla. Menurut dia, perencanaan tidak boleh berhenti pada penanganan kondisi darurat tahun ini, sebab dampaknya berpotensi berlanjut pada tahun anggaran berikutnya.
“Memang harus siap. Karena anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kita antisipasi, karena dampaknya itu sudah pasti akan sampai di tahun 2027 juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebakaran dengan skala besar dapat menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga penanganannya tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Karena itu, Orgenes menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini. Pengalaman menghadapi bencana sebelumnya, kata dia, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan antisipatif, termasuk dalam menghadapi keadaan darurat yang datang secara tiba-tiba.
Meski begitu, Orgenes mengaku belum mengetahui secara terperinci besaran alokasi dana tak terduga (DTT) yang tersedia untuk penanganan bencana pada tahun ini. Ia hanya memastikan bahwa pemerintah setiap tahun menyiapkan pos anggaran untuk kebutuhan darurat.
Pernyataan tersebut menempatkan kesiapan anggaran dan strategi pencegahan sebagai dua aspek penting dalam penanganan karhutla di Papua Barat. Di tengah dampak asap yang meluas, pemerintah dituntut tidak hanya merespons keadaan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.(jp/alb).
