PRIMA DMI Papua Barat Minta APH Audit Penggunaan Anggaran Program Gizi Nasional
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua PRIMA DMI Papua Barat, Fajrin Atta Maruapey, SH, meminta aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Program Gizi Nasional yang telah disalurkan pemerintah pusat ke wilayah Papua Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Fajrin menyusul dinamika yang terjadi di tingkat nasional terkait pengelolaan program tersebut, termasuk pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan pemerintah pusat.
Menurut Fajrin, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Polda Papua Barat maupun lembaga pengawasan terkait untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Gizi Nasional di Papua Barat. Tujuannya agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Fajrin di Manokwari, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Program Gizi Nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting, khususnya di Tanah Papua.
Namun demikian, menurutnya, program yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar harus disertai dengan sistem pengawasan yang kuat guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami mendukung penuh program ini karena menyangkut masa depan anak-anak Papua, ibu hamil, balita, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pengawasan juga harus berjalan maksimal agar program ini tepat sasaran,” katanya.
Fajrin menjelaskan terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses pengawasan, di antaranya aliran penggunaan anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, realisasi program di lapangan, serta validasi penerima manfaat.
Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami berharap ada pengecekan langsung di lapangan, termasuk terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dokumen pelaksanaan kegiatan, hingga data penerima manfaat. Jika seluruh proses berjalan sesuai aturan tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fajrin juga mendorong agar hasil audit dan pengawasan dapat disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi pemerintah.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program berjalan dan bagaimana anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Ia juga berharap lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat turut mengawal pelaksanaan Program Gizi Nasional di Papua Barat.
Menurut Fajrin, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas akan memperkuat akuntabilitas program sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masyarakat hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari APBN dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Barat,” pungkasnya. (jp/jn)
