Polda Papua Barat Upacara Peringati HUT Bhayangkara ke-80, Begini Arahan Presiden Prabowo
Dinamika Geopolitik Dunia, menuntut Polri untuk mampu mengantisipasi setiap perubahan dengan pendekatan yang lebih proaktif.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus terus bertransformasi menjadi institusi yang modern, profesional, prediktif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden melalui amanat yang dibacakan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Alfred Papare, pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Mapolda, Maripi, Manokwari, Rabu (1/7/2026).
Dalam amanatnya, Presiden menyoroti dinamika geopolitik dunia yang ditandai meningkatnya konflik regional, ancaman kejahatan siber, hingga ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut, menurut Presiden, menuntut Polri untuk mampu mengantisipasi setiap perubahan dengan pendekatan yang lebih proaktif.
“Polri harus mampu membaca, mengadaptasi, dan merespons setiap perubahan serta tuntutan publik. Kita tidak bisa lagi hanya bekerja secara reaktif, melainkan harus bergerak secara prediktif dan adaptif,” Kata Kapolda saat membacakan amanat Presiden.
Presiden juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional. Di antaranya melalui pembangunan 1.179 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, optimalisasi lahan jagung seluas 651.196 hektare sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan, serta penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan judi online.
Untuk menjawab tantangan ke depan, Presiden memberikan lima arahan strategis kepada seluruh jajaran Polri.
Pertama, memperkuat reformasi kelembagaan guna mewujudkan Polri yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kedua, meningkatkan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar personel Polri memiliki kompetensi teknologi dan mampu menghadapi ancaman multidimensi di era digital.
Keempat, membangun organisasi yang fleksibel, berbasis data, kolaboratif, serta responsif terhadap berbagai peluang dan ancaman.
Kelima, memperkuat legitimasi institusi melalui budaya integritas, keterbukaan, serta respons cepat terhadap kritik, masukan, dan keluhan masyarakat.
Presiden juga menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Polri yang baru menjadi momentum penting sekaligus tantangan bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.
“Tugas pokok Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum semata, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju,” demikian pesan Presiden.
Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Manokwari berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Pejabat Utama Polda Papua Barat, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.
Peringatan tersebut menjadi refleksi atas delapan dekade pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.(jp/alb)
