Pidato Perdana, Filep Wamafma Soroti Belum Optimalnya Dampak Dana Otsus bagi PTS Papua Barat
Dukungan pemerintah, menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki mutu sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Papua Barat untuk masa bakti 2026–2031, Dr. Filep Wamafma menegaskan komitmennya memperjuangkan keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS), terutama yang menghadapi keterbatasan pembiayaan dan kesenjangan mutu pendidikan.
Usai dilantik pada Rabu 28 Oktober 2026, dalam pidato perdananya, Filep menyoroti persoalan ekonomi mahasiswa yang turut menentukan keberlangsungan kampus swasta di Papua Barat. Menurut dia, sebagian besar mahasiswa PTS di wilayah tersebut berasal dari keluarga petani, nelayan, dan buruh dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Kondisi itu menempatkan pengelola kampus dalam dilema. Di satu sisi, pembayaran uang kuliah tunggal atau SPP diperlukan untuk membiayai operasional kampus dan menggaji dosen. Di sisi lain, penagihan biaya pendidikan secara ketat berisiko membuat mahasiswa tidak mampu melanjutkan kuliah.
“Jika mahasiswa tidak membayar SPP, operasional dan gaji dosen terhambat. Namun jika dituntut ketat, mereka tidak bisa menempuh pendidikan,” kata Filep.
Persoalan pembiayaan tersebut, menurut dia, tidak bisa dilepaskan dari penerapan standar mutu pendidikan tinggi secara nasional. Perguruan tinggi di Papua Barat harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kualifikasi dosen, ketersediaan laboratorium, hingga sembilan standar akreditasi, dengan tuntutan yang sama seperti kampus-kampus besar di Pulau Jawa.
Filep menilai keseragaman standar tanpa dukungan yang sepadan berpotensi memperlebar kesenjangan antarkampus. Perguruan tinggi di daerah dengan keterbatasan sumber daya harus memenuhi indikator mutu yang sama dengan institusi yang memiliki infrastruktur, pendanaan, dan kapasitas akademik lebih kuat.
Ia menyebutkan, baru satu perguruan tinggi di Papua Barat yang memperoleh akreditasi Unggul. Sementara itu, sejumlah PTS lainnya masih berupaya meningkatkan status akreditasi mereka.
Bagi Filep, persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas institusi pendidikan di daerah. Dukungan pemerintah, kata dia, menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki mutu sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Ia juga menyoroti pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus). Meski kebijakan Otsus telah berlangsung selama dua periode, Filep menilai dampaknya terhadap keberlangsungan mahasiswa dan PTS di Papua Barat belum dirasakan secara optimal.
Sebagai ketua APTISI Papua Barat, ia berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Posisi dan jejaringnya di tingkat nasional akan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi perguruan tinggi swasta, termasuk kebutuhan pembiayaan dan penguatan kualitas akademik.
Di tingkat daerah, APTISI akan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta instansi teknis lainnya.
Filep mengatakan APTISI Papua Barat menaungi 11 perguruan tinggi swasta. Organisasi itu, menurut dia, siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan dukungan kebijakan dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kampus.
Seusai pelantikan, pengurus APTISI Papua Barat dijadwalkan melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membahas kebijakan strategis bagi penguatan pendidikan tinggi swasta.(jp/alb).
