Perubahan Perdasus Hak Keuangan Anggota MRPB Mulai Dibahas Bapemperda DPRP PB
Tunjangan transportasi MRPB menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 5 tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Pimpinan serta Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mulai dibahas Bapemperda DPRP Papua Barat.
Perubahan aturan tersebut diarahkan untuk memisahkan pengaturan kedudukan protokoler dan hak keuangan dalam regulasi tersendiri.
Pembahasan rancangan perubahan Perdasus itu berlangsung di Hotel Aston Manokwari, Rabu, (11/11/2026). Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas draf Rancangan Perdasus yang diserahkan Ketua MRPB Judson Waprak kepada Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dalam rapat terbatas pada akhir September lalu.
Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat Amin Ngabalin mengatakan perubahan regulasi diperlukan untuk memperjelas kedudukan protokoler dan hak keuangan pimpinan maupun anggota MRPB. Dalam pembahasan awal, muncul kesepakatan untuk memisahkan kedua materi tersebut.
“Konsekuensinya, Perdasus Nomor 5 Tahun 2012 perlu dicabut dan diganti dengan ketentuan baru,” kata Amin Ngabalin.
Menurut Amin, MRPB merupakan lembaga representasi kultural masyarakat Papua yang keberadaannya tidak terpisahkan dari pelaksanaan otonomi khusus. Karena itu, pengaturan mengenai kelembagaan dan dukungan fasilitas bagi anggotanya perlu memiliki landasan hukum yang jelas.
Sejumlah usulan MRPB turut menjadi materi pembahasan. Di antaranya tunjangan transportasi, jaminan keselamatan kerja, hingga fasilitasi penanganan jenazah bagi anggota lembaga tersebut.
Amin mengatakan tunjangan transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan. Sebab, anggota MRPB memiliki tanggung jawab menjangkau masyarakat adat yang tersebar hingga wilayah-wilayah terpencil.
Dukungan transportasi, kata dia, diperlukan agar anggota MRPB dapat menjalankan fungsi representasi kultural secara optimal. Namun, seluruh usulan tersebut masih harus dikaji bersama sebelum dirumuskan menjadi ketentuan dalam regulasi baru.
Bapemperda akan melibatkan tim ahli DPR Papua Barat dan MRPB untuk membahas substansi rancangan tersebut. Mereka menargetkan pembahasan rampung sebelum 30 November 2026.
Setelah pembahasan selesai, rancangan regulasi akan diunggah dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani proses fasilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Amin berharap tahapan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sehingga aturan baru bisa menjadi dasar hukum pemberlakuan ketentuan pada tahun berikutnya.
Perubahan Perdasus ini merupakan bagian dari agenda legislasi DPR Papua Barat. Saat ini, lembaga tersebut juga tengah membahas sekitar 15 rancangan peraturan daerah lainnya.
Di tengah pembahasan, Amin menyoroti rendahnya kehadiran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dari sejumlah OPD yang diharapkan hadir, hanya Biro Hukum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang datang atau mengirimkan perwakilan.
Ia menilai keterlibatan langsung pimpinan OPD diperlukan agar pembahasan tidak berhenti pada aspek normatif. Terlebih, materi perubahan Perdasus menyangkut kelembagaan, administrasi pemerintahan, serta konsekuensi terhadap kemampuan keuangan daerah.
Minimnya kehadiran OPD, menurut Amin, berpotensi menghambat pembahasan secara menyeluruh. Padahal, sejumlah usulan yang diajukan MRPB, terutama terkait tunjangan dan fasilitas anggota, membutuhkan kajian yang mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kemampuan anggaran daerah.(jp/ask).
