Jelang Nataru, Wabup Manokwari Ingatkan Distributor Tak Mainkan Harga Bapok
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, gula, minyak goreng, telur, daging, serta berbagai kebutuhan bumbu dapur.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai memperkuat langkah pengendalian ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengendalian Ketersediaan dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok yang berlangsung di Ruang Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari. Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono.
Dalam arahannya, Mugiyono menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, gula, minyak goreng, telur, daging, serta berbagai kebutuhan bumbu dapur. Ia meminta distributor, agen, dan pelaku usaha untuk menjaga kelancaran pasokan serta tidak melakukan praktik perdagangan yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.
“Kita minta seluruh stakeholder, distributor, agen, dan pelaku usaha dapat memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan memang hal lumrah dalam teori ekonomi karena permintaan tinggi, tetapi naiknya jangan sampai tidak wajar atau mencekik masyarakat,” tegas Mugiyono.
Selain persoalan stabilitas harga, Wabup juga mengingatkan adanya potensi praktik penimbunan bahan pokok oleh oknum pedagang yang ingin mengambil keuntungan sepihak, terutama ketika persediaan barang di pasar mulai terbatas.
Menurutnya, kegiatan usaha memang harus memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
“Untung dalam usaha itu penting dan wajar untuk keberlanjutan bisnis, tetapi kepentingan masyarakat luas juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai ada yang sengaja menahan barang untuk menaikkan harga,” ujarnya.
Mugiyono menegaskan bahwa praktik penimbunan bahan kebutuhan pokok untuk memanipulasi pasokan dan memicu kenaikan harga merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak harga, Pemkab Manokwari melalui instansi teknis terkait juga diminta meningkatkan pengawasan dan pemantauan secara berkala di pasar tradisional maupun pusat-pusat perdagangan.
Pengawasan tersebut tidak hanya difokuskan pada perkembangan harga, tetapi juga mencakup ketersediaan stok dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Faktor cuaca yang berpotensi mengganggu jalur distribusi turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar berbagai kendala pasokan dapat segera diantisipasi.
Melalui rapat koordinasi ini, Mugiyono berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dalam menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan kenaikan harga, serta memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan aman dan terjangkau.(jp/alb).
