Soal Status Tanah Lokasi P2SDMP, Salakori: Bupati Mansel Janji Selesaikan Sisa Pembayaran Tahun Ini
Plt Kepala Disnakertrans Papua Barat Jandry Salakori mendorong penyelesaian sisa pembayaran tanah lokasi P2SDMP Papua Barat.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Persoalan legalitas tanah lokasi pembangunan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Papua (P2SDMP) Papua Barat menemukan titik terang.
Plt Kepala Disnakertrans Papua Barat, Jandry Salakori mengatakan, terkait pelunasan pembayaran tanah lokasi BLK serta legalitasnya telah dikoordinasikan langsung dengan Bupati Mansel Bernard Mandacan pada saat Rapat Kerja Bupati pekan lalu.
“Menindaklanjuti ini saya bertemu langsung dengan bapak Bupati Mansel untuk sampaikan hal tersebut dan dan Bupati berjanji akan menyelesaikan sisa pembayaran tanah sebesar Rp600 juta tahun ini juga,” kata Jandry Rabu (30/4/2025) kepada awak media.
Setelah proses penyelesaian status tanah diclearkan selanjutnya tambah Jandry, akan melaporkan ke Gubernur dan Wagub untuk proses pembangunan BLK tahap selanjutnya.
“Terkait lambat proses sertifikat tanah itu yang tahu pimpinan lama. Hasil audit sebelumnya saya juga belum tahu karena baru ada di disnaker ini tahun 2022,” ungkapnya
Pada saat kunjungan Kerja DPR Papua Barat dijumpai sejumlah kerusakan bangunan serta lokasi sudah ditumbuhi rumput yang cukup tinggi.
“Kami menyadari itu benar tapi perlu saya sampaikan untuk melakukan proses pemeliharaan lokasi BLK tentu membutuhkan anggaran. Dan kami terkendala dengan itu, sejak akhir pembangunan di 2023, tahun 2024 dan 2025 tidak tersedia biaya pemeliharaan, sehingga kami tidak bisa melakukan pembersihan,”cetusnya
Karena untuk membersihkan lahan seluas 4,5 hektar dengan semak yang padat tentu harus menggunakan mesin. Sehingga ada hitung-hitungannya.
“Adanya juga kerusakan gedung karena dicuri fasilitas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab maupun juga pohon tumbang merusak 2 unit rumah yang kami bangun. Itulah kondisi yang terjadi sehingga terkesan BLK diabaikan tapi itu bukan maksud dan tujuan kami hanya karena tidak tersedianya anggaran sehingga tidak dirawat secara rutin,”cetusnya.(jp/ask)