Jangan Terjebak Polemik Film Pesta Babi, Fokus pada Deforestasi dan Masa Depan Papua

JAKARTA,JAGATPAPUA.com— Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengajak masyarakat Papua untuk tetap fokus pada persoalan mendasar yang sedang dihadapi Tanah Papua.

Terutama dampak deforestasi besar-besaran dan berbagai konsekuensi sosial-ekologis yang akan muncul akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alih-alih terjebak dalam polemik mengenai perubahan sikap sejumlah tokoh pasca pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah.

Menurut Filep, perdebatan mengenai perubahan dukungan individu terhadap perusahaan tidak boleh mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih besar dan menentukan masa depan Papua, yaitu perampasan tanah masyarakat adat, kerusakan lingkungan, pengungsian warga, serta berbagai dampak sosial yang menyertai ekspansi proyek-proyek berskala besar.

“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini, yaitu deforestasi dalam skala besar, perampasan tanah masyarakat, pengungsian puluhan ribu warga, dan berbagai dampak struktural yang akan diwariskan kepada generasi mendatang,” tegas ketua Komite III DPD RI itu.

Filep menilai bahwa di balik narasi optimisme proyek jutaan hektar tersebut, terdapat persoalan struktural yang terus membayangi Papua, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi sistemik, hingga minimnya kontribusi pemanfaatan sumber daya alam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menyoroti fakta bahwa masyarakat Papua semakin kehilangan fondasi paling dasar pembangunan ekonomi, yaitu akses terhadap faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan masyarakat adat.

“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi karena nilai tambah ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa bagi masyarakat sering kali hanyalah kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup,” ujar senator kelahiran Biak tersebut.

Lebih lanjut, Filep mengingatkan bahwa dampak proyek-proyek berskala besar tidak hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang ditanggung masyarakat. Ia menyinggung berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Papua, termasuk pengungsian yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 103.000 jiwa, meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar ke sejumlah wilayah, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan utama Papua.

“Yang harus dibicarakan adalah soal 103 ribu lebih warga yang hidup dalam kondisi pengungsian, soal perempuan dan anak yang semakin rentan, soal penguasaan lahan dan sumber daya, soal konsep pangan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat lokal, serta sejarah panjang eksploitasi Papua yang seolah tidak pernah berakhir,” katanya lagi.

Menurutnya, deforestasi yang terjadi saat ini harus dipahami sebagai utang lingkungan yang kelak akan dibayar mahal oleh masyarakat Papua.

“Deforestasi adalah hutang lingkungan yang akan dibayar rakyat Papua di masa mendatang. Hari ini mungkin perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi nanti kerugiannya akan dibayar oleh anak cucu Papua melalui kesulitan mencari bahan makanan, meningkatnya risiko bencana, hilangnya sumber penghidupan, dan berbagai krisis lainnya,” tegas penulis buku Masyarakat Adat Dalam Pusaran Investasi di Indonesia itu.

Filep menjelaskan bahwa pembayaran utang akibat deforestasi tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi hadir dalam bentuk krisis pangan, bencana seperti banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, serta stagnasi ekonomi daerah yang berkepanjangan.

Karena itu, Filep meminta seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat untuk terus mengawal isu-isu substansial yang menyangkut masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai individu atau perubahan posisi politik tertentu tidak boleh menutupi persoalan yang lebih mendasar dan berdampak luas bagi generasi mendatang.

“Fokus kita harus tetap pada perlindungan Masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua. Jangan sampai isu-isu yang bersifat sementara mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi rakyat Papua hari ini,” tutup Filep.(jp/rls).