Appraisal Jadi Dasar Penetapan Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota MRPB

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggunakan hasil penilaian tim appraisal sebagai dasar penghitungan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Mekanisme ini dimasukkan dalam draf perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Pimpinan serta Anggota MRPB yang saat ini tengah dibahas oleh Bapemperda DPRP Papua Barat.

Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Dr. Henrikus Renjaan, Rabu (11/11/2026) mengatakan mekanisme appraisal diperlukan untuk memastikan besaran tunjangan memiliki dasar perhitungan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian tersebut akan dilakukan apabila pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan dan kendaraan dinas bagi pimpinan maupun anggota MRPB. Tim appraisal bertugas menentukan nilai wajar sewa rumah dan kendaraan yang menjadi dasar penghitungan tunjangan.

“Nantinya ada tim appraisal yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Tim itulah yang akan melakukan penilaian terhadap harga sewa rumah dan kendaraan dinas,” kata Henrikus.

Menurut dia, ketentuan mengenai mekanisme penilaian tersebut sebelumnya belum diatur secara terperinci. Karena itu, Bapemperda DPR Papua Barat mengusulkan agar appraisal dimasukkan ke dalam substansi perubahan Raperdasi.

Henrikus menilai keberadaan tim independen penting karena harga sewa rumah dan kendaraan berbeda di setiap daerah. Tanpa standar penilaian yang jelas, penghitungan tunjangan berpotensi tidak memiliki landasan yang kuat.

“Harus ada standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Harga sewa kendaraan dan rumah di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga diperlukan tim independen untuk melakukan penilaian,” ujarnya.

Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 juga didorong oleh kebutuhan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum. Peraturan tersebut dinilai perlu diperbarui seiring perubahan ketentuan mengenai MRP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008, serta proses perubahan kedua yang tengah bergulir di pemerintah pusat.

Henrikus mengatakan, DPR Papua Barat juga mendorong agar pengaturan hak keuangan MRPB memiliki payung hukum tersendiri. Dengan begitu, ketentuan mengenai hak keuangan tidak terus-menerus digabungkan dengan pengaturan kedudukan protokoler dan aspek kelembagaan lainnya.

Menurut dia, pengaturan mengenai protokoler, tata tertib, dan mekanisme koordinasi kelembagaan dapat ditempatkan dalam regulasi berbeda, baik Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), maupun peraturan internal MRPB sesuai kewenangannya.

“MRPB merupakan lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Karena itu, perlu ada regulasi tersendiri yang mengatur hak keuangannya,” kata dia.

Saat ini, pembahasan perubahan Raperdasi tersebut masih berada pada tahap pendalaman substansi. Tim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah menyerahkan sejumlah isu dan masukan kepada DPR Papua Barat. Tim ahli DPR selanjutnya mengkaji materi tersebut sebelum disampaikan kepada pimpinan DPR melalui Bapemperda.

Hasil pembahasan itu kemudian akan dikomunikasikan kembali kepada MRPB untuk memperoleh masukan dan menentukan penyempurnaan akhir terhadap substansi perubahan regulasi tersebut.(jp/ask).