Hearing Komisi III DPRP Bersama Dinas Koperasi Dan BPKAD, Aloysius Siep Soroti Terkait Bantuan Langsung UMKM
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) melalui komisi-komisi menggelar hearing bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat.
Komisi III yang membidangi keuangan mengundang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan BPKAD serta salah satu Perusahan Daerah (Perusda) Papua Barat yaitu PT Padoma.
Undangan yang dilayangkan Komisi III DPRP Papua Barat untuk rapat di kantor rakyat, Kamis (22/5/2022) itu dihadiri Dinas Koperasi dan UMKM serta PT Padoma.
Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Barat Aloysius Paulus Siep,S.E, Jumat (23/5/2025) mengatakan, dalam rapat bersama Dinas Koperasi dan UMKM pihaknya menyoroti bantuan langsung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada masyarakat sudah tidak laksanakan dua tahun terakhir ini.
Kata politisi muda Partai Perindo ini bahwa Dinas Koperasi UMKM Papua Barat hanya menganggarkan kegiatan pelatihan sementara untuk bantuan langsung dalam rangka membantu usaha masyarakat kecil ditiadakan.
Komisi III DPRP mendorong agar OPD teknis kembali menganggarkan program tersebut untuk dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha.
“Selain pelatihan harusnya pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai sebagai stimulan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha,” tegas Aloysius dengan nada harap.
Selain Dinas Koperasi dan UMKM, Aloysius mengatakan pihaknya mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat namun belum sempat hadir.
“Kita mau tanya BPKAD terkait dengan serapan anggaran berapa persen harusnya dilaporkan, karena sudah mau masuk pembahasan rancangan APBD Perubahan 2025, kita harus tau berapa persen serapan anggaran di APBD induk tahun 2025,” imbuhnya.
Ditegaskan bahwa anggaran APBD induk Papua Barat tahun 2025 harus dipastikan sudah terserap diatas 50 persen sehingga pembahasan rancangan APBD Perubahan dilaksanakan.
“Pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan kita agendakan ulang,” tambahnya.(jp/red)
