Gubernur Buka Musrenbang Otsus Dan RKPD Tahun 2027, Paparkan Tujuh Arah Kebijakan
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, M.Si resmi membuka Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027 pada Kamis (8/5/2026) di Manokwari.
Kegiatan ini dihadiri oleh Para Bupati se-Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Forkopimda Papua Barat dan Jajaran Pimpinan OPD Pemprov Papua Barat.
Gubernur mengatakan, Forum ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif, serta menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang yang dilaksanakan tersebut merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi, serta daya saing daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Sejalan dengan tema RKP Nasional tahun 2027, yaitu “Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri”, maka tema RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2027 ditetapkan sebagai “akselerasi dan pemerataan akses pelayanan dasar berkualitas serta pemberdayaan masyarakat adat dan hilirisasi ekonomi lokal dalam koridor Otonomi Khusus”.
Tema tersebut kata Gubernur Dominggus, mencerminkan komitmen pemerintah provinsi papua barat untuk menghadirkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan orang asli papua sebagai subjek utama pembangunan serta mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi khusus, saya berharap kerangka pembangunan di papua barat mampu menjiwai paradigma pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027.
Oleh karena itu, semangat otonomi khusus harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan orang asli papua (OAP) .
Hal ini menegaskan bahwa Otsus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan.
Pada kesempatan itu Gubernur Dominggus memaparkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027 yang difokuskan pada tujuh prioritas daerah yaitu:
Pertama, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif;
Kedua, percepatan penurunan kemiskinan penguatan perlindungan sosial; dan
Ketiga, pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah;
Keempat, peningkatan kesempatan kerja dan penguatan peran umkm serta kewirausahaan lokal;
Kelima, pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur, penataan ruang dan konektivitas dasar;
Ke-enam, pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, iklim dan pelestarian lingkungan;
Ketujuh, penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat–daerah.
“Ketujuh prioritas tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di papua barat,” ujarnya.(jp/ask)