Kemiskinan Papua Barat Turun Jadi 19,58 Persen, Pengangguran Terbuka Naik ke 4,55 Persen
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan bahwa capaian pembangunan daerah di Papua Barat menunjukkan tren positif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis, terutama di sektor kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pemerataan ekonomi.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang berlangsung di Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Dominggus menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48, meningkat dibanding tahun 2024 yang berada pada angka 67,69. Pemerintah daerah menargetkan IPM Papua Barat mencapai 69,94 pada tahun 2027.
Sementara itu, tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 21,66 persen, kemudian turun menjadi 20,66 persen pada Maret 2025, dan kembali menurun menjadi 19,58 persen pada September 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi dibanding rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 17,58 persen pada tahun 2027.
“Berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan, tetapi tantangan yang kita hadapi juga masih cukup besar dan memerlukan kerja bersama,” ujar Dominggus.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Hal itu terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,55 persen pada tahun 2025, dibandingkan 4,13 persen pada tahun 2024.
Menurut Dominggus, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru.
Selain itu, rasio gini Papua Barat tercatat sebesar 0,374 yang menandakan tingkat ketimpangan ekonomi berada pada kategori moderat. Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan penurunan rasio gini menjadi 0,331 pada tahun 2027.
Ia menegaskan bahwa berbagai capaian dan tantangan pembangunan tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Saya juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif demi penyempurnaan RKPD Tahun 2027,” ajak Dominggus.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(jp/ask)
