Prof Charli Sebut Musrenbang Otsus Dan RKPD Fokus Pemerataan Layanan Dasar dan Hilirisasi Ekonomi Lokal
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 yang berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Dalam laporan penyelenggaraan yang disampaikan Prof Charli, dijelaskan bahwa Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.
Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta mengintegrasikan program dan kegiatan prioritas dalam rangka otonomi khusus guna mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Barat,” ujar Prof Charli.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tujuan utama dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, di antaranya menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, mengintegrasikan program perangkat daerah ke dalam RKPD Tahun 2027, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi khusus, serta menghasilkan kesepakatan bersama sebagai bahan penyempurnaan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027.
Prof Charli menambahkan, tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 adalah “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus”.
Kegiatan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai 7 hingga 8 Mei 2026, dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten se-Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, instansi vertikal, akademisi, masyarakat sipil, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pada hari pertama, agenda kegiatan diisi dengan penyampaian materi dari sejumlah narasumber nasional, di antaranya Menteri Dalam Negeri RI terkait penyelarasan dokumen perencanaan nasional dan daerah Tahun 2027.
Kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai arah kebijakan RKP Tahun 2027 dan prioritas pembangunan Papua Barat, Menteri Keuangan RI terkait kebijakan keuangan nasional dan mekanisme RAPBN Tahun Anggaran 2027, Ketua BP3OKP mengenai peran BP3OKP dalam kerangka Otsus di Papua Barat, serta Pangdam XVIII/Kasuari terkait sinergi proyek strategis nasional di Papua Barat.
“Setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diskusi interaktif dan pengarahan teknis pelaksanaan desk Musrenbang Otsus,” katanya.
Sementara pada hari kedua, pembahasan difokuskan pada desk Musrenbang Otsus yang mencakup sinkronisasi program dan kegiatan, penajaman prioritas pembangunan serta penyelarasan sumber pendanaan.
Di akhir kegiatan nantinya akan dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otsus Tahun 2027.
Prof Charli berharap, pelaksanaan Musrenbang tersebut mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam kerangka otonomi khusus, sekaligus menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang berkualitas, berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat.
“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang berkualitas dan berdampak,” tandasnya. (jp/ask)