HeadlineKab Teluk BintuniPemprov PBProvinsi Papua Barat

Yohanis Manibuy Pertanyakan Dasar Pemangkasan 81 Persen DBH Migas Papua Barat pada 2027

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut penurunan angka transfer keuangan, melainkan juga berkaitan dengan keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi sumber produksi migas.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Provinsi Papua Barat hingga 81 persen pada 2027 menuai sorotan. Kebijakan yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah tersebut dipertanyakan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.

Yohanis mempertanyakan dasar perhitungan dan alasan pemerintah pusat mengurangi alokasi DBH Migas dalam jumlah signifikan, sementara aktivitas produksi dan realisasi lifting migas di wilayah Papua Barat disebut masih berjalan sesuai target.

Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai kebijakan tersebut. Sebab, DBH Migas merupakan salah satu komponen penting dalam menopang kemampuan keuangan daerah, terutama bagi kabupaten penghasil yang memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Yohanis mengaku belum dapat menyimpulkan apakah berkurangnya alokasi DBH Migas tersebut merupakan bentuk pemotongan anggaran atau konsekuensi dari perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Namun, ia menilai terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut kesesuaian antara capaian lifting migas dan besaran dana transfer yang diterima daerah.

“Kita tahu bahwa lifting-nya masih terus sesuai, tetapi DBH yang kita dapatkan berkurang. Sekali lagi saya tidak bisa bilang ini pemotongan atau apa, karena kita kabupaten yang masih mengharapkan fiskal berupa transfer dari pusat. Kami masih menunggu penjelasan dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat,” kata Yohanis.

Menurut orang nomor 1 di Teluk Bintuni ini bahwa persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penurunan angka transfer keuangan, melainkan juga berkaitan dengan keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi sumber produksi migas. Daerah penghasil, menurut Yohanis, semestinya memperoleh kepastian mengenai mekanisme pembagian pendapatan dari sumber daya alam yang dieksploitasi di wilayahnya.

Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya menetapkan besaran alokasi DBH, tetapi juga menjelaskan secara transparan komponen perhitungan, dasar pengurangan, serta kebijakan yang menyebabkan perubahan nilai transfer tersebut. Kejelasan itu penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan secara terukur.

Yohanis mengungkapkan, persoalan berkurangnya DBH Migas Papua Barat juga telah dikonsultasikan Gubernur Papua Barat bersama jajaran sekretaris daerah di Jakarta dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Konsultasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk memperoleh penjelasan sekaligus memperjuangkan keberlanjutan alokasi DBH Migas bagi Papua Barat.

Ia pun meminta agar koordinasi antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten diperkuat dalam merespons kebijakan tersebut. Menurut dia, persoalan DBH Migas tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi transfer keuangan, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan daerah penghasil dan masyarakat adat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri migas.

“Tentu kami berharap pemerintah pusat segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan ketidakpastian fiskal bagi pemerintah daerah. Sebab, jika penurunan alokasi tersebut tidak disertai penjelasan dan langkah penyelesaian yang memadai, ruang fiskal daerah dikhawatirkan semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat,”harap Bupati.(jp/alb).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta