Hukum & KriminalKejaksaan Tinggi PBPolda Papua BaratProvinsi Papua Barat

SPDP Penetapan Tersangka Wajib Diserahkan kepada Terlapor dalam Kasus Kematian Yanto Idorway

Pemberitahuan itu merupakan bagian penting dari proses hukum sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak para pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya wajib disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan pelapor, tetapi juga kepada pihak terlapor atau tersangka. Ketentuan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam sidang praperadilan kasus kematian Yanto Idorway di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Kamis (19/11/2026).

Hal itu ditegaskan ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak pemohon, Dr. Selamat Lumbangaol, dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta. Dalam keterangannya di ruang sidang Cakra, ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Menurut Selamat, kedua ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor. Pemberitahuan itu merupakan bagian penting dari proses hukum sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak para pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

“Dalam Perkap itu dipertegas bahwa SPDP juga harus diserahkan penyidik kepada terlapor. Jadi, ataupun kalau SPDP dua kepada tersangka ataupun keluarganya,” kata Selamat saat menjawab pertanyaan kuasa hukum pemohon, Posman Silitonga.

Ia menjelaskan, dalam praktik penanganan perkara pidana, penerbitan SPDP berkaitan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Prosesnya dapat berawal dari laporan polisi, pengaduan masyarakat, maupun informasi yang kemudian ditelaah oleh kepolisian untuk menentukan apakah perkara dapat ditindaklanjuti.

Setelah laporan diterima, perkara diteruskan kepada fungsi reserse untuk dianalisis dan ditentukan unit yang menangani. Dalam perkara tertentu, penyidik dapat langsung melakukan penyidikan. Namun, ada pula perkara yang terlebih dahulu melalui tahap penyelidikan dan gelar perkara.

Selamat juga menerangkan adanya praktik penerbitan SPDP dalam beberapa tahapan. SPDP awal dapat diterbitkan ketika laporan polisi diterima sebagai bagian dari koordinasi antaraparat penegak hukum. Sementara itu, setelah proses penyidikan dan penetapan tersangka, penyidik menerbitkan pemberitahuan lanjutan yang berkaitan dengan status penanganan perkara.

Menurut dia, dalam konteks pemberitahuan penetapan tersangka, hak pihak yang dilaporkan untuk memperoleh informasi tidak boleh diabaikan. Sebab, pemberitahuan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan keterbukaan proses penegakan hukum.

Keterangan ahli ini menjadi penting dalam praperadilan kematian Yanto Idorway. Sebab, salah satu pokok keberatan pihak pemohon berkaitan dengan dokumen SPDP penetapan tersangka.

Dalam sidang pembuktian sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), pihak termohon, yakni Polda Papua Barat, disebut belum melengkapi dokumen pembuktian berupa SPDP penetapan tersangka yang menjadi salah satu materi keberatan pemohon.

Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari pengujian dalam sidang praperadilan, terutama terkait pemenuhan prosedur hukum oleh penyidik dalam menangani perkara kematian Yanto Idorway.

Melalui keterangan ahli, pihak pemohon menekankan bahwa penyampaian SPDP kepada pihak-pihak yang ditentukan peraturan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan.(jp/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta