Hukum & KriminalKejaksaan Tinggi PBPolda Papua BaratPolriProvinsi Papua Barat

Kuasa Hukum Petra dan Desty Minta Hakim Batalkan Penetapan Tersangka, Pertanyakan Bukti Kematian Yanto Idorway

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Tim kuasa hukum Pemohon dalam perkara praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk meminta hakim menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap Petra Timotius Pattipeilohy alias Pet alias Petra dan Desty Marenska Thenu.

Permintaan itu disampaikan dalam kesimpulan akhir praperadilan yang dibacakan kuasa hukum pemohon, Posma Roy Mangapul Silitonga, Jumat (20/11/2026) di PN Manokwari.

Dalam kesimpulannya, tim kuasa hukum menilai tindakan penyidik dalam menetapkan para pemohon sebagai tersangka harus diuji secara menyeluruh, baik dari aspek formil maupun materiil. Mereka menyoroti kecukupan alat bukti, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kematian korban, serta dugaan keterlibatan konkret masing-masing pemohon.

Posma mengatakan, berdasarkan ketentuan KUHAP 2025, praperadilan memiliki kewenangan menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Menurut dia, penyidik sebagai termohon wajib membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pembuktian itu tidak cukup hanya dari sisi administratif, tetapi juga harus memenuhi persyaratan materiil.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sebelum penetapan tersangka. Kuasa hukum menilai alat bukti yang digunakan penyidik harus relevan, saling berkaitan, dan memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.

Soroti Visum dan Hubungan Sebab-Akibat

Dalam kesimpulan tersebut, tim kuasa hukum secara khusus mempertanyakan pembuktian hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara perbuatan para pemohon dan kematian korban.

Mereka berpendapat, penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 458 ayat (1) KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 466 ayat (3) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP harus didukung bukti yang mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan, akibat, dan keterlibatan masing-masing orang yang disangka.

Kuasa hukum juga menekankan pentingnya penilaian objektif terhadap hasil pemeriksaan medis, dua Visum et Repertum, serta keterangan dua ahli kedokteran forensik yang telah disampaikan dalam persidangan.

Menurut mereka, hasil bedah mayat dan pemeriksaan mikroskopis laboratoris harus dapat menjelaskan penyebab kematian korban secara terang dan tidak bertentangan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Selain itu, mereka mempersoalkan pembuktian unsur turut serta melakukan tindak pidana. Kuasa hukum berpendapat, keberadaan seseorang di lokasi kejadian atau dugaan keterlibatan semata tidak cukup untuk membuktikan penyertaan.

Unsur tersebut, kata mereka, harus dibuktikan melalui adanya kesengajaan bersama atau meeting of mind serta kerja sama nyata di antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana.

Tim kuasa hukum bahkan menilai bukti elektronik yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerja sama antarpelaku menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf f KUHAP 2025.

Persoalkan SPDP dan Upaya Paksa

Selain substansi alat bukti, pemohon turut mempersoalkan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kuasa hukum merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menegaskan pentingnya pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai bagian dari prinsip due process of law. Menurut mereka, keterlambatan atau kelalaian penyampaian SPDP perlu menjadi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan proses penyidikan.

Mereka juga meminta hakim menguji legalitas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Setiap tindakan tersebut, menurut pemohon, harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025, termasuk ketentuan mengenai surat tugas, surat perintah, dan izin pengadilan apabila dipersyaratkan.

Minta Pemohon Dibebaskan Jika Penahanan Tidak Sah

Dalam petitum primair, pemohon meminta hakim menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

Mereka meminta penetapan tersangka terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terbukti tidak memenuhi persyaratan penetapan tersangka menurut KUHAP 2025.

Pemohon juga meminta hakim menyatakan tidak sah tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum. Tak hanya itu, mereka meminta barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan yang dinyatakan tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Apabila penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, pemohon meminta hakim memerintahkan termohon segera membebaskan mereka. Termohon juga diminta memulihkan hak-hak para pemohon paling lama tiga hari setelah putusan pengadilan.

Pemulihan tersebut mencakup kemampuan, kedudukan, harkat, martabat, serta nama baik para pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dalam petitum subsidair, pemohon meminta hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono apabila memiliki pertimbangan hukum lain.

Menutup kesimpulannya, tim kuasa hukum menegaskan bahwa praperadilan harus menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar pemeriksaan administratif terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Mereka berharap hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan secara objektif, profesional, dan independen dengan berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, praduga tidak bersalah, serta prinsip due process of law.(jp/ask).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta